Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Sabtu, 14 Maret 2015

PENGAWASAN PERIKANAN

PRINSIP PEMBAGIAN KEWENANGAN

PENGELOLAAN è DENGAN AZAS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PERBANTUAN
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM è TIDAK ADA PEMBAGIAN
WEWENANGN BDSK WILAYAH  è TIDAK DEKONSENTRASI, DAPAT
DILAKSANAKAN PERBANTUAN


HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM
  • S.O.P. PENYIDIKAN BIDANG PERIKANAN
  • KERJASAMA OPERASI DI LAUT
  • SKB ANTARA DKP DENGAN KEJAKSAAN AGUNG è PENANGANAN PERKARA
  • SKB ANTARA DITJEN PSDKP DENGAN DITJEN BEA CUKAI è KERJASAMA OPERASIONAL PENYIDIKAN
  • PENANGANAN KASUS BERDIMENSI HUKUM INTERNASIONAL è KERJASAMA DG DEPLU DAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI
PENGAWASAN PERIKANAN SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN PERIKANAN
IZIN SIPI/SIKPI, DOKUMEN KAPAL, DOKUMEN AWAK KAPAL, DOKUMEN VMS (BAGI KAPAL DIATAS 30 GT), JENIS ALAT TANGKAP  è HPK è SLO è LAPOR KE PP è SIB è OPERASIONAL DI LAUT è INDUSTRI / DISTRIBUSI / EKSPOR

TUGAS  UTAMA PENGAWAS
MENGAWASI TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERIKANAN
(Psl 56 Ayat 2 UU NO 31/2004)

TUJUAN PENGAWASAN SDKP
 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN
TERWUJUDNYA KETAATAN PELAKU KEGIATAN EKXPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERLINDUNGINYA SDKP DARI PENCURIAN DAN PENGRUSAKAN


Prev Post Next Post Home