Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Rabu, 21 Mei 2014

SYARAT IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP-P)



 Syarat Izin Usaha Perkebunan Pengolahan


1.    Akte pendiri perusahaan dan perubahannya yang terakhir
2.    Nomor Pokok Wajib Pajak
3.    Surat keterangan domisili
4.  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang di terbitkan oleh Bupati atau Walikota
5.    Izin lokasi dari Bupati atau Walikota yang di lengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:150.000
6.    Rekomendasi lokasi dari pemerintahan daerah lokasi pengelohan
7.    Jaminan Pasokan Bahan Baku yang di ketahui oleh Bupati /atau Walikota
8.    Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan
9.    Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup ( AMDAL ) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup ( UKL ) dan upaya pemantau lingkungan hidup ( UPL ) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
11. Untuk industry pengelolaan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan ( apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan ), dan rencana kerja budidaya dan tanaman perkebunan
12. Pemberian izin budidaya perkebunan dan atau izin industry pengelohan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal hasil atau penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan
13. Melampirkan surat kepemilikan tanah sertifikat BPN tempat berdiri PKS atau SK Keputusan pelepasan kawasan hutan dari Mentri Kehutanan atau SK HGU dari BPN RI
14. Rekomendasi bebas garapan dari bupati
15. Izin dari Dinas Pertambangan kalau area masuk kawasan pertambangan
16. Usaha industry pengelolaan hasil perkebunan harus dapat menjamin ketersediaan bahan baku dengan mengusahakan budidaya tanaman perkebunan sendiri, melakukan kemitraan perkebunan, dan atau bahan baku dari sumber lainnya
17. Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang kurangnya 1 tahun sekali kepada pemberi izin
18. Usaha industry pengelolaan hasil perkebunan dapat di lakukan di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan dan di lakukan secara terpadu dengan usaha budidaya tanaman perkebunan
19. Pendaftaran industry pengolahan hasil perkebunan, antara lain meliputi keterangan mengenai domisili pemilik, lokasi industry pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku kapasitas produksi, jenis produksi dan tujuan pasar
20. Usaha industry pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi paling rendah 20% ( dua Puluh Persen ) kebutuhan bakunya dari kebun yang di usahakan sendiri


Prev Post Next Post Home