Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Selasa, 20 Mei 2014

SYARAT IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA ( IUP- B )


 SYARAT IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA ( IUP- B )

1.       Akte Pendirian Perusahaan yang terakhir
2.       Nomor Pokok Wajib Pajak
3.       Surat Keterangan Domisili
4.       Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan dari Gubernur  ( IUP-B ) yang diterbitkan oleh Bupati /  Walikota
5.       Izin dari Bupati / Walikota yang dilengkapi peta Digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:500.000 ( cetak peta dan file elektronik )
6.       Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
7.       Rencana kerja pembangunan kebun dan lahan masyarakat sekitar
8.       Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup ( AMDAL ) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup ( UPL ) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
9.       Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, Prasarana, dan system untuk melakukan pengendalian organisme penganggu tumbuhan ( OPT )
10.   Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
11.   Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya
12.   Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
13.   Pemberiaan usaha izin usaha budidaya perkebunan dan / atau izin industry pengelolaan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri
14.   Memiliki analisis dan manajemen resiko yang menggunakan hasil rekayasa genetic
15.   Memiliki penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru oleh bupati pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru selama 2 tahun terhitung sejak intruksi presiden ini dikeluarkan
16.   Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang di usahakan perusahaan
17.   Pembangunan untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pada kredit hibah atau bagi hasil
18.   Pembangunan untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang di usahakan perusahaan
19.   Rencana Pembangunan kebun untuk masyarakat harus di ketahui oleh bupati / walikota
20.   IUP,IUP-B atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan / atau sumber bahan bakunya berada dalam satu wilayah kabupaten / kota diberikan oleh Bupati / Walikota


Prev Post Next Post Home