Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Selasa, 13 Mei 2014

'Akuntabilitas Kerja Disperindag'

AKUNTIBILITAS KINERJA 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN ROKAN HILIR

       Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan dan Perdagangan Rokan Hilir. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir merupakan bagian perangkat daerah yang berperan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

     Selanjutnya sesuai dengan peraturan daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi melaksanakan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan serta pengembangannya. Sebagai penjabaran dari pencapaian fungsi tersebut maka telah ditetapkan Rencana Strategik Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011–2016, yang berisi tahapan pelaksanaan kegiatan.
       Sebagai instansi perangkat daerah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

          Undang–undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pasal 3 dinyatakan bahwa Asas–asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
     Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip–prinsip: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Seiring dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono, prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera melalu program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.
         Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir merupakan kegiatan rutin tahunan, yang disusun dengan berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan dan Perdagangan Rokan Hilir, Dinas Perindustrian dan dan Perdagangan Rokan Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah bidang usaha industri dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, memberikan izin dengan          kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Peraturan Pemerintahan yang berlaku.
c. Pengamanan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
d. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan dibidang industri dan perdagangan.
e. Pembinaan, pengaturan dan peningkatan kebijaksanaan serta pemberian izin Perindustrian dan Perdagangan.
f. Pemberian dan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pembinaan industri kecil, kerajinan rumah tangga, pertenunan dan tekstil, industri logam dan pengecoran besi, industri penyepuhan logam dan sektor industri lain berdasarkan skala prioritas dan pengevaluasian dan peloporan.
3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pembentuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari :
A. Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan hilir berdasarkan Azas Otonomi Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya
B. Sekretaris
(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Perindustrian dan Perdagangan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Katalisator yang menggerakkan semua komponen dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
b. Koordinator dan penanggung jawab kegiatan rutin dan umum kantor sehari hari;
c. Problem solver pada setiap penyelesaian masalah intern dinas;
d. Decision maker yang mengarah pada win-win solution.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Dinas dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Melakukan pertemuan/rapat rutin sebagai media untuk menerima usulan,ide,masukan dari bidang yang ada serta sebagai bahan evaluasi
c. Membuat telaah staf yang disampaikan ke pimpinan terhadap hal-hal yang dianggap penting.
d. Melakukan Koordinasi administrasi dan teknis pengeluaran ijin dibidang perindustrian dan perdagangan;
e. Melakukan Pengawasan terhadap penggunaan anggaran Rutin dinas,
f. Memberikan teguran dan memastikan pelaksanaan sanksi berjalan terhadap pelanggaran aturan yang berlaku dikantor.
g. Memberikan arahan, masukan, bimbingan terhadap kegiatan yang menyangkut masalah kepegawaian, administrasi perkantoran, rumah tangga dinas dan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
h. Pelaksanaan kegiatan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Perjalanan Dinas.
i. Mengkoordinasi rencana pengendalian program di sekretariat.
j. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan Kepegawaian.
k. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan Pembiayaan.
l. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan Pengelolaan Kantor dan barang-barang Inventaris.
m. Mengkoordinasi pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

1. Sub Bagian Kepegawaian
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam urusan kepegawaian
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan data kepegawaian/ kartotik pegawai.
b. Melakukan penyiapan bahan pengusulan kenaikan gaji berkala pegawai.
c. Melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan pegawai Dinas.
d. Melakukan penyiapan bahan pengadaan pegawai Dinas.
e. Melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas.
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman tata kerja, disiplin dan laporan tahunan pegawai.
g. Melakukan penyiapan bahan administrasi pendidikan pegawai.
h. Melakukan penyiapan bahan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai.
i. Melakukan penyiapan bahan permohonan cuti dan izin lainnya.
j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan pegawai Negeri Sipil (DUK) dan Daftar Susunan Pegawai (DSP) Negeri.
k. Melakukan penyiapan bahan pengurusan kartu TASPEN Asuransi, Karis/ Karsu dan LP2P.
l. Melakukan penyiapan bahan pembuatan LP2P.
m. Melakukan penyiapan pembuatan laporan daftar hadir bulanan pegawai.
n. Melakukan penyiapan daftar hadir harian/ absensi pegawai.
o. Melakukan penyiapan DP3 Pegawai Negeri Sipil cukup pada akhir tahun.
p. Membuat konsep dan melakukan pekerjaan yang diperintah oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan Keuangan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Sekretaris dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Rutin Dinas.
c. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan Keuangan Dinas.
d. Melakukan penyiapan bahan usulan pembayaran daftar gaji pegawai.
e. Melakukan penyiapan bahan dan pengusulan perubahan gaji pegawai (penambahan masa kerja) pegawai.
f. Melakukan penyiapan bahan dan pengusulan pembayaran kenaikan gaji berkala pegawai.
g. Melakukan penyiapan penyelenggaraan tertib administrasi keuangan.
h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. Melakukan penyiapan bahan dan administrasi SPPD
j. Membuat pembukuan/ laporan keuangan Dinas pada akhir tahun.
k. Membuat konsep dan melakukan pekerjaan yang diperintah oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan Umum
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Sekretaris dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengumpulan Peraturan Perundang-undangan organisasi dan tata kerja.
c. Melakukan penyiapan pengurusan pengelolaan agenda, ekspedisi, surat-surat masuk, dan surat keluar, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak berkepentingan.
d. Melakukan penyiapan bahan urusan tata naskah Dinas, dan kearsipan.
e. Melakukan penyiapan bahan-bahan koordinasi dengan unit kerja yang terkait, serta melakukan hubungan kemasyarakatan.
f. Melakukan penyiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan urusan ketertiban dan keamanan kantor.
g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan rapat.
h. Membuat Laporan Tahunan hasil kegiatan di seksi umum sebagai pertanggung jawabannya kepada atasan.
i. Membuat konsep yang diperintah oleh atasan.
j. Membuat daftar inventaris barang,kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor

C. Bidang Bina Program
(1) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Bina Program;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Program mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Think Tank atau Pemikir yang dapat dijadikan referensi pada setiap pengambilan keputusan yang akan diambil dinas
b. Koordinator Penyusunan Program/Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas (RKA)
c. Koordinator Pendataan di Bidang Industri dan Perdagangan
d. Koordinator Monitoring dan evaluasi
e. Pemberi masukan, saran, umpan balik terhadap ide,rencana, program yang disampaikan oleh atasan,Sekretaris dan bidang yang lain
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bina Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Memberikan masukan/arahan/petunjuk /pedoman kepada bidang lain dalam setiap proses penyusunan program/kegiatan
c. Memberi arahan kepada Kepala Seksi terkait untuk menghimpun dan menyusun semua program/kegiatan dari bidang lain
d. Memberi arahan kepada Kepala Seksi terkait untuk Melakukan koreksi/standarisasi/penyesuaian terhadap program/kegiatan yang telah dihimpun
e. Memberi arahan kepada Kepala Seksi terkait untuk Melakukan koreksi/standarisasi/penyesuaian antara program/kegiatan yang telah disusun dengan rencana jangka pendek,menengah dan panjang yang telah digariskan.
f. Memberi arahan kepada Kepala Seksi dibawahnya untuk membuat laporan kerja secara periodik
g. Menampung ide/saran/inspirasi dari bawahan untuk kemudain didiskusikan/dibahas secara bersama-sama
h. Menyalurkan ide/saran/inspirasi /aspirasi dari bawahan kepada atasan yang lebih tinggi sebagai bahan masukan
i. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis (renstra) dan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) dibidang perindustrian dan Perdagangan.
j. Menyelenggarakan kordinasi penyusunan program kerja Dinas.
k. Menyelenggarakan koordinasi pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.
l. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan statistik mengenai kegiatan Dinas.
m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan sistem informasi manajemen bidang perindustrian dan perdagangan.
n. Menyelenggarakan kordinasi penyusunan Anggaran Pembangunan.
o. Menyelenggarakan koordinasi evaluasi dan Laporan pelaksanaan Program Kerja Dinas.
p. Menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja terkait.
q. Melakukan koordinasi perencanaan/program kegiatan, melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan yang akan dan telah berjalan serta menghimpun/membuat suatu database informasi mengenai perindustrian dan perdagangan.
r. Melakukan koordinasi dalam penyusunan Ranperda yang diajukan dinas mulai dari tahap awal, pembahasan dan finalisasi.

1. Seksi Data dan Informasi
(1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang data dan informasi;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya.
b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
d. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan statistik perkembangan industri dan perdagangan.
g. Merumuskan dan melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang industri dan perdagangan.
h. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dangan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
i. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya.
j. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap upaya kegiatan di bidang tugasnya.
k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan data dan informasi dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijakan yang diambil guna pemecahan masalah.
l. Melakukan kegiatan pendataan di bidang industri dan perdagangan secara berkala.
m. Menyusun Program Database Industri dan perdagangan yang dapat diakses masyarakat.
n. Mengintegrasikan database dinas dengan databease milik provinsi,Departemen dan pihak lainnya yang dianggap perlu.
o. Mempublikasikan setiap informasi yang ada di dinas dalam bentuk barang cetakan/digital agar dapat diakses dan dipergunakan secara luas.
p. Melakukan pengumpulan, penyusunan dan pemilahan terhadap data yang ada sesuai permintaan dan kebutuhan.
q. membuat dan menyusun data dan informasi dinas berbasis jaringan agar dapat mudah diakses.

2. Seksi Penyusunan Program
(1) Seksi Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Penyusunan Program;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya.
b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang akan diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan alokasi anggaran dinas dalam penyusunan RKA.
e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk memecahkan masalah.
f. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan tugas dibidang tugasnya.
g. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
h. Merumuskan dan memberikan masukan terhadap kegiatan produk hukum di bidang industri dan perdagangan.
i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah, disampaikan secara lisan atau tertulis.
j. Melakukan koordinasi dalam penyusunan RENSTRA Dinas.
k. Melakukan perbaikan terhadap rencana kegiatan anggaran yang disusun bidang agar sesuai dengan standar dan peraturan yang sedang berlaku.
l. Menyesuaikan usulan dari bidang dengan Rencana Jangka Pendek,Menengah dan Panjang Dinas pada tiap tahunnya.
m. Menyeimbangkan dan merasionalisasikan anggaran rutin dengan kegiatan serta belanja pegawai dan belanja modal di dalam kegiatan

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya.
b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan dan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
d. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
f. Merumuskan dan melaksanakan penyempurnaan sistem monitoring program mencakup jenis, kegiatan rencana pelaksanaan metode, jadwal, organisasi serta prosedur pelaksanaannya.
g. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan industri dan perdagangan.
h. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
i. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya.
j. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan data dan informasi dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
l. Membuat standar/tolak ukur yang tersistem terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas.
m. Melakukan rekapitulasi kinerja dinas,bidang dan kegiatan per periode waktu tertentu.
n. Membuat laporan kinerja dan akuntabilitas (LAKIP) dinas pertahunnya.

D. Bidang Bimbingan dan Pengolahan Industri
(1) Bidang Bimbingan dan Pengolahan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengolahan dalam kegiatan industri yang telah ada dan menciptakan jenis kegiatan industri yang baru sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemberian pembinaan bagi pengembangan perindustrian di Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bimbingan dan Pengolahan Industri mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Membuat perencanaan pengembangan industri berbasis keunggulan kompetitif daerah.
b. Menciptakan jenis kegiatan industri yang baru yang mempunyai pasar potensial
c. Mensinergikan kepentingan industri kecil dan menengah dengan pihak ketiga
d. Merencanakan program kegiatan yang berpihak pada IKM
e. Melakukan pegawasan dan koordinasi pada semua kegiatan pelatihan yang diadakan
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2), Kepala Bidang Bimbingan dan Pengolahan Industri mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Dinas dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan dan program jangka pendek dan jangka panjang di bidang industri;
c. Perumusan pelaksanan dan pengarahan teknologi dan industri ;
d. Penyiapan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan industri untuk menciptakan keserasian dan kelestarian usaha;
e. Pemberian bimbingan dan pengolahan dalam pembangunan kegiatan industri sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
f. Pelaksanaan pembinaan bagi pengembangan perindustrian di daerah terbagi atas :
1. Seksi Aneka Industri/Kerajinan
(1) Seksi Aneka Industri/Kerajinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan dibidang aneka industri/kerajinan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aneka Industri/Kerajinan Industri mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Menerima dan mengusulkan untuk melaksanakan tugas pada Bidang Bimbingan dan Pengolahan Industri.
c. Mengonsep dan melakukan pekerjaan yang diperintah oleh atasan.
d. Mempersiapkan/mengerjakan data/laporan hasil kerja pada seksi aneka industri/ kerajinan.
e. Memberikan bimbingan dan pembinaan ke perusahaan-perusahaan industri kecil, menengah dan besar.
f. Menerima/mencatat laporan tahunan model PDF III IK yang diterima dari perusahaan.
g. Mengusulkan/pemberitahuan kepada bagi perusahaan-perusahaan industri yang belum mengirim laporan realisasi model PDF III IK bagi perusahaan yang bersangkutan.
h. Membuat laporan/rekapitulasi data setiap akhir tahun bagi unit usaha industri dan hubungan instansi yang terkait.
i. Melakukan studi komparatif ke daerah lain mengenai pengembangan kerajinan industri di bidang aneka kerajinan.
j. Menyusun program kegiatan pelatihan kerajinan industri yang terpadu mulai dari ketrampilan teknis sampai teknik pengemasan .
k. Melaksanakan kegiatan pelatihan di bidang aneka industri kerajinan
2. Seksi Industri Logam/Mesin
(1) Seksi Industri Logam/Mesin dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan dibidang industri logam/mesin.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Logam/Mesin mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Menerima dan mengusulkan untuk melaksanakan tugas pada Bidang Bimbingan dan Pengolahan Industri.
c. Menbuat konsep dan melakukan pekerjaan yang diperintah oleh atasan.
d. Mempersiapkan/ mengerjakan data/ laporan hasil kerja pada seksi Industri Logam/ Mesin.
e. Memberikan bimbingan dan pembinaan ke perusahaan-perusahaan industri kecil, menengah dan besar.
f. Menerima/ mencatat laporan tahunan model PDF III IK yang diterima dari perusahaan.
g. Mengusulkan/ pemberitahuan kepada bagi perusahaan-perusahaan industri yang belum mengirim laporan realisasi model PDF III IK bagi perusahaan yang bersangkutan.
h. Membuat laporan/ rekapitulasi data setiap akhir tahun bagi unit usaha industri dan hubungan instansi yang terkait.
i. Melakukan studi komparatif ke daerah lain mengenai pengembangan kerajinan industri di bidang industri mesin dan logam
j. Menyusun program kegiatan pelatihan di bidang mesin dan logam yang terpadu mulai dari ketrampilan teknis sampai finishing
k. Melaksanakan kegiatan pelatihan di bidang industri mesin dan logam
3. Seksi Industri Tekstil/Kimia
(1) Seksi Industri Tekstil/Kimia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan dibidang industri tekstil/ kimia.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Tekstil/Kimia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Menerima dan mengusulkan untuk melaksanakan tugas pada Bidang Bimbingan dan Pengolahan Industri.
c. Mengonsep dan melakukan pekerjaan yang diperintah oleh atasan.
d. Mempersiapkan/mengerjakan data/laporan hasil kerja pada seksi Industri Tekstil/ Kimia.
e. Memberikan bimbingan dan pembinaan ke perusahaan-perusahaan industri kecil, menengah dan besar.
f. Menerima/mencatat laporan tahunan model PDF III IK yang diterima dari perusahaan.
g. Mengusulkan/pemberitahuan kepada bagi perusahaan-perusahaan industri yang belum mengirim laporan realisasi model PDF III IK bagi perusahaan yang bersangkutan.
h. Membuat laporan/rekapitulasi data setiap akhir tahun bagi unit usaha industri dan hubungan instansi yang terkait.
i. Melakukan studi komparatif ke daerah lain mengenai pengembangan industri tekstil dan kimia
j. Menyusun program kegiatan pelatihan kerajinan industri tekstil dan kimia yang terpadu mulai dari ketrampilan teknis sampai teknik pengemasan
k. Melaksanakan kegiatan pelatihan di bidang industri tekstil dan kimia

E. Bidang Usaha dan Sarana Industri
(1) Bidang Usaha dan Sarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja di bidang usaha dan sarana industri;
b. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan usaha industri;
c. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijaksanaan fasilitatif pengembangan sarana industri;
d. Menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan dalam penerbitan Izin Usaha Industri, Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait/mitra swasta dalam pengembangan industri mikro, kecil dan menengah.
e. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan serta koordinasi dalam pengendalian lingkungan oleh industri.
f. Tanda Daftar Industri, dan Izin Perluasan.
g. Menyelenggarakan pembinaan industri mikro, kecil dan menengah melalui pemberian penyuluhan teknis untuk menciptakan industri baru dalam membuka peluang pasar.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha dan Sarana Industri mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pembinaan industri mikro, kecil dan menengah melalui penyuluhan teknis untuk menciptakan industri baru.
b. Penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan Izin Perluasan.
c. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait atau mitra swasta dalam pengembangan industri mikro, kecil dan menengah
d. Penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian lingkungan oleh industri.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Usaha dan Sarana Industri mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Dinas dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam penyusunan program kerja bidang usaha dan sarana industri.
c. Memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi untuk membuat dan mengusulkan program dan kegiatan yang terkait.
d. Memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi terkait untuk menyiapkan berkas-berkas permohonan izin usaha industri, tanda daftar industri dan izin perluasan.
e. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan izin.
f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Seksi.
g. Memfasilitasi industri mikro, kecil dan menengah dalam membangun kerjasama dengan instansi terkait atau mitra swasta sebagai upaya untuk mewujudkan mitra kerja dalam mengembangkan usaha.
h. Memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi terkait untuk melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pengendalian lingkungan oleh industri.
1. Seksi Penyuluhan
(1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas berikut:
a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi penyuluhan.
b. Melaksanakan pembinaan melalui pemberian penyuluhan teknis non pelatihan sebagai upaya untuk membangun industri baru;
c. Menyelenggarakan persiapan dan keperluan dalam penerbitan izin usaha industri, tanda daftar industri dan izin perluasan;
d. Menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan industri.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyuluhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan;
c. Merumuskan, menyusun, dan mengusulkan program kerja seksi penyuluhan kepada Kepala Bidang;
d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam perumusan kebijaksanaan operasional, program dan kegiatan, dan penerbitan izin industri , serta pelaporan evaluasi penyuluhan;
e. Mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk melayani permohonan izin usaha industri, tanda daftar industri dan izin perluasan;
f. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan izin yang masuk;
g. Melakukan fasilitasi dalam menyelenggarakan pembinaan industri mikro, kecil dan menengah sebagai upaya peningkatan manajemen dan mutu industri.

2. Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha
(1) Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kerjasama dan iklim usaha.
c. Melaksanakan penyusunan konsep kerjasama dengan instansi terkait atau mitra swasta sebagai upaya mewujudkan peranan fasilitasi dalam mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah
d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif;
e. Menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait/mitra swasta yang telah terbentuk.
f. Mencari alternatif baru sumber pembiayaan bagi pengembangan IKM melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan;
c. Merumuskan, menyusun, dan mengusulkan program kerja seksi kerjasama dan iklim usaha kepada Kepala Bidang;
d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam perumusan kebijaksanaan operasional, program dan kegiatan, dan pelaporan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait/mitra swasta;
e. Melakukan fasilitasi dalam menyelenggarakan kerjasama antara instansi terkait/mitra swasta dan pelaku industri mikro, kecil dan menengah sebagai upaya untuk mewujudkan pembinaan industri mikro, kecil dan menengah oleh instansi terkait/mitra swasta.
f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;
g. Melakukan pengawasan terhadap praktek monopoli yang merugikan industri mikro, kecil dan menengah;
h. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan perkembangan iklim usaha industri secara periodik.

3. Seksi Pengendalian Lingkungan
(1) Seksi Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengendalian lingkungan;
b. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yang terkait di bidang pengendalian lingkungan;
c. Melaksanakan pembinaan pengendalian lingkungan kepada industri.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan;
c. Merumuskan, menyusun, dan mengusulkan program kerja seksi pengendalian lingkungan kepada Kepala Bidang;
d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam perumusan kebijaksanaan operasional, program dan kegiatan, dan pelaporan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan oleh industri;
e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada industri mikro, kecil dan menengah tentang cara-cara menangani pengendalian lingkungan;
f. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian lingkungan oleh industri;
g. Membuat laporan kerja bagi perusahaan industri yang ada permasalahan di perusahaan akibat terjadinya pencemaran lingkungan;
h. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pengendalian lingkungan perusahaan industri secara berkala.

F. Bidang Perdagangan
(1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pekerjaan dan Kegiatan Dukungan Kerjasama dan bantuan dalam rangka Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Pembinaan Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar
b. Pembinaan Kemetrologian
c. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan dan Penyaluran Mata Perdagangan Subsidi dan Non Subsidi
d. Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan
e. Penyuluhan kepada Produsen, Pedagang dan Masyarakat
f. Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )
g. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Dinas dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Merumuskan, Mengarahkan dan Mengkoordinasikan Penyusunan Program dan Perencanaan teknis dibidang perdagangan
c. Merumuskan, Mengarahkan dan Mengkoordinasikan Pemberian dukungan pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan.
d. Merumuskan, Mengarahkan dan Mengkoordinasikan Pemberian Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Perdagangan
e. Merumuskan, Mengarahkan dan Mengkoordinasikan ke Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya
f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Seksi Pembinaan dan Distribusi
(1) Seksi Pembinaan dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menghimpun, merumuskan dan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pemantauan distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan dan Distribusi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
c. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Pembinaan Distribusi sebagai acuan dalam menjalankan tugas.
d. Melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi terhadap Distribusi Bahan Pokok Kebutuhan Masyarakat.
e. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan Pemantauan Harga Bahan Pokok Masyarakat dan Barang lainnya dalam upaya menjaga kelancaran Distribusi.
f. Memberikan dukungan kerjasama dan bantuan dalama rangka Pelaksanaan Operasi Pasar dan barang Penting.
g. Melakukan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Gas
h. Melakukan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Barang-barang yang Bersubsidi dan Barang-barang yang diataur Tata Niaganya.
i. Melakukan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Barang-barang Berbahaya dan Beracun
j. Malaksanakan Pemantauan, Pengawasan terhadap Barang-barang Kadaluarsa
k. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Usaha-usaha Perdagangan Ekspor, Impor dan Perdagangan Lintas Batas.
l. Melaksanakann tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

2. Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan
(1) Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pekerjaan dan Kegiatan Penyediaan dukungan kerjasama, tata laksana prosedur, pembinaan dan penyuluhan disektor usaha dan perdagangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
c. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dalam Negeri sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
d. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan/Usaha Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
e. Melayani Masyarakat/Pengusaha dalam Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG).
f. Merekapitulasi dan Mebuat Laporan Perkambangan SIUP, TDP dan TDG Agen/Distributor, Asosiasi dan Pasar diseluruh Kecamatan.
g. Melaksanakan Pemantauan terhadap Usaha dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku
h. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Pengusaha maupun Masyarakat tentang berbagai Kebijakan dibidang perdagangan
i. Mengumpulkan, Mengolah dan Menganalisa Data Lembaga dan Sarana Perdagangan sebagai bahan Bimbingan Peningkatan Kerjasama dibidang perdagangan
j. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Metrologi
(1) Seksi Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas mengatur, mengurus dan melaksanakan pembinaan dibidang kemetrologian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Metrologi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu urusan dan tugas Kepala Bidang dalam menjalankan organisasi sebagai mana mestinya
b. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
c. Mempersiapkan/Melakukan Ukuran Timbangan diperusahaan pada seksi metrologi
d. Menyediakan bahan dan kebijaksanaan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan kemetrologian
e. Pendataan dan Evaluasi Permasalahan dan hambatan yang terjadi sebagai bahan Penyusunan Program Kemetrologian.
f. Mempersiapkan usulan Program Pembangunan / kegiatan diseksi metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir
g. Menyebarluaskan Informasi dan Mensosialisasikan berbagai kebijakan dab Peraturan terkait seksi metrologi
h. Melakukan/Pengecekan Ukuran dan Timbangan ke Perusahaan sekurang-kurangnya 1 ( Satu ) tahun dilakukan.
i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan.

D. MANDAT YANG DIBERIKAN
Berangkat dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir mendapat mandat membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan industri dan perdagangan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga dapat tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

E. PERAN STRATEGIS
Mengacu pada mandat yang diberikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai peran strategis, yaitu :
1. Berperan membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan di sektor Industri dan perdagangan
2. Mengambil kebijakan strategis untuk pengembangan industri dan perdagangan dengan mengundang partisipasi pihak-pihak terkait
3. Berperan menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah secara terpadu sesuai dengan potensi daerah
4. Berperan mengatur, membina, melakukan pengawasan,pemberian sanksi, dan kelancaran distribusi barang dan bahan bersubsidi di lapangan
5. Membuka peluang pasar bagi pemasaran produk IKM melalui pameran dan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga.

F. KEKUATAN
Kekuatan mencerminkan kemampuan internal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kekuatan, sebagai berikut :
1. Memiliki SDM sebanyak 62 orang dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 14 orang dan D3 sebanyak 3 orang. Dilihat dari status kepegawaian jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 30 orang dan sisanya adalah tenaga honorer. Untuk jabatan struktural eselon III/a dan III/b telah terisi sedangkan pada eselon IV/a dari jumlah jabatan yang tersedia sebanyak 15, baru terisi 5 orang dengan rincian 6 orang Kasi Definitif.
2. Memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
3. SOT baru berdasarkan Perda 12 tahun 2007 yang lebih akomodatif dan responsif

G. PROFIL INDUSTRI
Berdasarkan hasil pendataan ulang (updating) Industri Kecil dan Menengah se Kabupaten Rokan Hilir didapatkan gambaran jenis industri sebagaimana terdapat di dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah IKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir
Tabel 1.1 Jumlah IKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir


















Jenis Industri
Kab. Rohil
Bangko
Kubu
T. Putih Sedinginan
T. P Tanjung Melawan
Pujud
Bagan Sinembah
Bangko Pusako
Pasir Limau Kapas
Sinaboi
Rantau Kopar
Batu Hampar
Simpang Kanan
Rimba Melintang


Industri Pakaian Jadi
149
38
15
12
1
5
53
9
7
-
3
-
4
2

Industri Furniture
105
17
9
12
2
10
27
15
1
-
-
1
3
9

Industri Logam Bangunan
70
7
4
7
1
2
27
6
7
1
1
-
6
1

Industri Makanan
257
35
85
10
1
26
25
1
4
39
17
3
3
8

Industri Batu Bata
24
-
1
-
-
-
1
17
-
-
-
1
1
3

Industri Kapal Kayu
24
13
3
-
-
-
-
-
7
-
1
-
-
-

Industri Kerajinan
33
7
-
5
1
-
8
7
2
-
2
-
-
1


Sedangkan jika dilihat dari persentase jenis industrinya dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :



Grafik Persentase Jenis IKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir



H. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

Kata pengantar
Ikhtisar eksekutif
Daftar Isi
Bab I
PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi pokok organisasi, mandat yang diberikan, peran strategis instansi, kekuatan berbagai sumber daya yang ada dan sistematika penulisan laporan

Bab II
RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA, dijelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir.

Bab III
AKUNTABILITAS KINERJA, diuraikan evaluasi dan analisis kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah antisipatif yang akan diambil serta akuntabilitas keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Bab IV
PENUTUP, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
• Formulir PPK : Pengukuran Pencapaian Kinerja
• Formulir PPS : Pengukuran Pencapaian Sasaran




Prev Post Next Post Home