Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Jumat, 04 April 2014

PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR



Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mengesahkan Rokan Hilir sebagai kabupaten bersama-sama dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Riau.Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 120 Tahun 1999 selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dan dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2007 tentang susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas daerah.
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir sejak awal berdirinya menyadari bahwa Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berkembangnya produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan selain itu secara historis kabupaten ini merupakan penghasil ikan terbesar khususnya Kecamatan Bangko dan Kecamatan Kubu. Hasil ekspor komoditi ikan yang berasal dari wilayah perairan yang cukup luas, memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.  Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah arah kebijakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir adalah :
a)        Meningkatkan pembangunan perikanan dalam kerangka ekspor, pengembangan industri pengolahan, dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif serta peningkatan pendapatan nelayan;
b)       Mengembangkan kegiatan budidaya perikanan baik kolam maupun keramba yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan;
c)        Mengembangkan usaha-usaha perikanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan;
d)       Meningkatkan penganekaragaman produk dan pengolahan hasil perikanan baik melalui industri skala besar maupun skala rumah tangga.
Arah kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Perikanan dan Kelautan yang terdiri dari :
a)        Pengembangan Sumberdaya Manusia Pelaku Perikanan & Kelautan;
b)       Pengembangan Usaha Perikanan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir;
c)        Pembinaan Usaha Perikanan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir;
d)       Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan.


Prev Post Next Post Home