Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Senin, 07 April 2014

KEBIJAKAN TERKAIT INDUSTRI KECIL MENENGAH


Kebijakan Industri Nasional Mempengaruhi Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan Industri  Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 ( Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 ), bahwa dalam jangka panjang pembangunan industri harus memberikan sumbangan sebagai berikut :
1.        Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2.  Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang pada nilai – nilai luhur bangsa
3.   Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa dibidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberilisasi ekonomi dunia;
4.     Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa,serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.
Penentuan Bangun Industri pada tahun 2025 dilakukan melalui beberapa analisis pendekatan sebagai berikut :
a)   Memilih Industri yang memeiliki daya tinggi, yang diukur berdasarkan analisis daya saing internasioanl, untuk didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi tulang punggung sektor ekonomi di masa akan datang;
b) Memilih produk-produk unggulan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) untuk diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah, dan menjadi tulang punggung perekonomian regional;
c)    Memilih dan mendorong tumbuhnya industi yang akan menjadi industri andalan masa depan.

         Bangun industri masa depan dikembangkan terpadu dengan pengembangan sektor pertanian, kelautan, kelautan, pertambangan, sumber daya manusia industrial serta pengembangan kemampuan penelitian dan pengembangan, termasuk pengembangan jasa pendukung, rancang bangun dan perekayasaan industri. Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur dan industri dan andalan masa depan.
         Basis Industri manufaktur, yaitu suatu spektrum industri  yang sudah berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sector industri. Kelompok industri ini keberadaannya masih sangat tergantung pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) tidak terampil, ke depan perlu direstrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri Kelas Dunia. Industri – industri Andalan Masa Depan, meliputi :
1. Industri Agro, (industri pengolahan kelapa sawit; pengolahan hasil laut; pengolahan karet; pengolahan kayu; pengolahan tembakau; pengolahan kakao dan coklat; pengolahan buah; pengolahan kelapa; pengolahan kopi; Pulp dan Kertas);
2.    Industri Alat Angkut, (industri otomotif, perkapalan, kedirgantaraan, dan perkeretaapian);
3.    Industri Telematika, (industry perangkat/devices, infrastruktur/jaringan dan aplikasi/content);

         Dalam rangka mencapai bangun industri yang dicita – citakan di atas, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi “sebuah Negara industry tangguh di dunia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, sector industri mengemban misi, sebagai berikut :
a)  Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
b)  Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;
c)  Menjadi penggandaan kegiatan usaha produktif di sector riil bagi masyarakat;
d)  Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;
e)  Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat ;
f) Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan Negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;
g) Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab social yang tinggi.

         Untuk terselenggaranya misi sektor industri diatas, institusi pembina industri  mempunyai misi yaitu :
a)     Menjadi Penggerak masyarakat luas untuk melakukan kegiatan usaha produksi dibidang industri pengolahan/manufaktur yang bernilai tambah ekonomi tinggi secara andal bersaing, dengan sejauh mungkin mendayagunakan potensi modal dasar dalam negeri;
b)    Lebih mengutamakan pemasaran produk primer dalam negeri (yang tergolong bahan-mentah industry) untuk pemenuhan bahan baku bagi industry pengolahan/manufaktur didalam negeri, agar mampu menciptakan peningkatan nilai-tambah yang besar dan lapangan kerja luas bagi ekonomi nasional;
c)  Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan pemanfaatan sumber bahan baku terbaharukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Strategi Pembangunan Industri Nasional
1.  Tujuan Pembangunan Industri Nasional
  Tujuan pembangunan industri jangka panjang adalah membangun industri dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang berdasarkan pada tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan social dan lingkungan hidup. Sedangkan tujuan pembangunan sector industri jangka menengah ditetapkan bahwa industri :
a)  harus tumbuh dan berkembang sehingga mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang berarti bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja secara berarti;
b)  mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor;
c)  mampu mendukung perkembangan sector infrastruktur;
d)  mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional;
e) mampu meningkatkan pendalaman struktur industry dan mendiversifikasi jenis –jenis produksinya,
f)  tumbuh menyebar keluar Pulau Jawa.

2.  Sasaran Pembangunan Industri Nasional
   Sasaran Pembangunan Industri Nasional terdiri dari sasaran jangka panjang dan sasaran jangka menengah. Sasaran jangka panjang adalah :
a)  Industri manufaktur telah mencapai taraf Industri Kelas Dunia, yang didukung oleh sumber daya produktif, daya kreatif serta kemampuan kompentensi inti industri daerah;
b)  Seimbangnya sumbangan IKM terhadap PBD dibandingkan sumbangan industri besar;
c)  Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industry besar, serta industry                di dunia.
Dari sasaran jangka panjang tersebut, keluaran yang diharapakan adalah Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru, dimana industri akan tunduk pada kaidah ekonomi, juga sadar lingkungan, dan peduli lingkungan sosial.
 Berdasarkan sasaran jangka panjang tersebut disusunlah sasaran jangka menengah yaitu :
a) Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis dan bencana;
b)  Tumbuhnya  industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar;
c)  Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan;
d)  Semakin meningkatnya daya saing industri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor;
e)  Tumbuhnya industri – industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industry di masa depan;
f)  Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar tiga kali lebih cepat daripada industry kecil.
         Dari sasaran jangka menengah, keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah :
1)   Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru;
2)   Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis;
3)   Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan;
4)   Tumbuhnya industri penunjang, komponen dan bahan baku inddustri;
5)   Meningkatnya ekspor secara signifikan;
6)   Terbangunnya pilar – pilar industri masa depan;
7)   Semakin kuatnya struktur industri, dan seimbangnya sumbangan nilai tambah antara industri besar dengan UKM.

3.  Maksud dan Tujuan Kebijakan Industri Nasional
         Penetapan kebijakan industry nasional dimaksud untuk :
1) arahan bagi pelaku industri, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha disektor industri ataupun bidang lain yang berkaitan;
2) pedoman operasional bagi aparatur pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industry sesuai dengan bidang tugasnya;
3) tolak ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industry;
4) informasi untuk menggalang dukungan social-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi luas masyarakat untuk memberikan kontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Adapun tujuan kebijakan industri nasional untuk :
1)  merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional;
2)  membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah;
3)  meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar lebih seimbang dengan industri  berskala besar;
4)  mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa;
5)  terciptanya sinergi kebijakan dari sektor – sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

4.  Strategi Pokok dan Strategi Operasional Pembangunan Industri Nasional
     a. Strategi Pokok
          Strategi Pokok meliputi :
1)   Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung, industri terkait, industri penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya. Keterkaitan ini dikembangkan sebagai upaya untuk membangun jejaring industry dalam negeri dan global serta meningkatkan daya saing yang mendorong inovasi;
2) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti industri daerah;
3)  Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industry, dan memfokuskan pada penggunaan sumber daya terbarukan;
4)   Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah melalui (i) penyediaan skema pencadangan usaha serta bimbingan teknis dan manajemen serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal bersaing dibidangnya; (ii) penciptaan sinergi IKM dengan industry besar melalui  pola kemitraan (aliansi); (iii)  penciptaan lingkungan usaha IKM yang menunjang; dan (iv) pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan.  
     b.  Strategi Operasional
          Strategi Operasional melalui :
1)     Pengembangan Lingkungan Bisnis yang kondusif
·       Mengembangkan Lingkungan usaha yang mampu menciptakan : keuntungan berusaha para wirausaha, tersedianya lapangan kerja yang layak, hak – hak pekerja, dan terpeliharanya lingkungan hidup;
·           Menyediakan persyaratan dasar bagi tumbuhnya lingkungan usaha yang nyaman, yaitu : stabilitas politik, tata kelola dan dialog social yang baik, rasa
·    Menghormati hak asasi manusia (HAM) dan standar ketenagakerjaan internasional, budaya kewirausahaan, stabilitas makroekonomi dan pengelolaan perekonomian yang baik, kebijakan perdagangan yang berkeadilan, dukungan kelembagaan dan perundangan yang menunjang, jaminan hokum terhadap kepemilikan kekayaan intelektual, kemudahan untuk mendapat pelayanan dari perbankan dan lembaga keuangan, serta tanggung jawab terhadap tata kelola usaha yang baik;
·        Mengembangkan prasarana dan sarana fisik di daerah – daerah yang prospek industrinya potensial ditumbuhkan, antara lain : jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan tenaga listrik, bahan bakar, jasa angkutan, pergudangan, telekomunikasi, telematika dan air bersih;
·     Mendorong ketersediaan sarana  pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM industri, khususnya di bidang teknik ppproduksi dan menajemen serta bisnis;
·      Mendorong pengembangan usaha jasa prasarana dan sarana bisnis penunjang industri, antara lain kawasan industry, jasa R & D (Research and Development), jasa pengujian mutu, jasa rekayasa/rancang bangun dan konstruksi, jasa inspeksi teknis, jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, jasa audit, jasa konsultansi industry, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa pengamanan, jasa pengolahan/pembuangan limbah, jasa kalinrasi, dan sebagainya;
·          Mengembangkan kebijakan sisitem insentif yang efektif, edukatif, selektif, dan menarik;
·     Menyempurnakan instrument hokum untuk pengaturan kehidupan industry yang kondusif, yang memenuhi criteria :
(a) lebih menjamin kepastian usaha/kepastian hokum, termasuk penegakan hokum yang konsisten;
(b) aturan main beruasaha yang jelas dan tidak menyulitkan;
(c) mengurangi sekil mungkin intervensi pemerintah terhadap pasar;
(d) menghormati kebebasan usaha pelaku industry;
(e) kejelasan hak dan kewajiban pelaku industry;
(f)terjaminya dan tidak terganggunya kepentingan publik, termasuk gangguan keselamatan, kesehatan, nilai budaya dan kelestarian lingkungan hidup;
(g) terjaminya kepentingan konsumen secara seimbang.
·         Mensinkronisasi kebijakan sector terkait, seperti kebijakan bidang investasi dan sector perdagangan, kebijakan di bidang energy, kebiajakn di bidang pertanian, dan lain – lain;
·          Membina Aparat Pembina agar bersih, professional, dan pro-bisnis dalam membina dan memberikan pelayanan fasilitatif kepada dunia usaha, melalui ketentuan administrative yang sederhana/mudah, dapat mencegah kecurangan dan manipulasi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan dampak beban yang tidak memberatkan pelaku industry.
2)      Mendorong pertumbuhan klaster Industri Prioritas
Klaster Industri adalah sekelompok industry inti yang berkonsentrasi secara regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi social penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan asset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga terciptanya keunggulan kompetitif.
Industri Inti adalah  industry yang menjadi basis dalam pengembangan klaster industry nasional. Industri Penunjang adalah industry yang berperan sebagai pendukung serta penunjang dalam pengembangan industry inti secara integrative dan komprehensif.
Industri Prioritas adalah klaster industry yang memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuannya bersaing dipasar international, dan industri yang factor-faktor produksi untuk bersaingna tersedia dengan cukup di Indonesia.

               Dalam jangka panjang pembangunan indistri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan penumbuhan klaster kelompok industry prioritas sebagai berikut :
*   Basis Industri Manufaktur yang terdiri atas kelompok – kelompok industry :
  (1) Industri Material Dasar ; yang terdiri atas : (a) Industri Besi dan Baja, (b) Indutri Semen, (c) Industri Petrokimia, (d) Industri Keramik;
  (2) Industri Permesinan ; yang meliputi : (a) Industri Peralatan Listrik dan Mesin Listrik, (b) Industri Mesin dan Peralatan Umum;
   (3) Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja : merupakan penghasil produk sandang, pangan,  bahan bangunan, kesehatan dan obat, dan sebagainya, yang meliputi antara lain : (a) Industri Tekstil dan Produk Tekstil, (b) Industri Alas Kaki, (c) Industri Farmasi dengan Bahan Baku dalam Negeri.
*   Kelompok Industri Agro yang meliputi cabang – cabang industry pengolahan : (a) Industri Kelapa Sawit; (b) Industri Karet dan Barang Karet; (c) Industri Kakao dan Coklat; (d) Industri Kelapa; (e) Industri Kopi; (f) Industri Gula; (g) Industri Tembakau; (h) Industri Buah – Buahan; (i) Industri kayu dan Barang Kayu; (j) Industri Hasil Perikanan dan Laut; (k) Industri Pulp dan Kertas; (l) Industri Pengolahan Susu;
*  Kelompok Industri Alat Angkut ; yang meliputi industry – industry : (a) Industri Kendaraan Bermotor, (b) Industri Perkapalan, (c) Industri Kedirgantaraan, (d) Industri Perkeretaapian;
*  Kelompok Industri Elektronik dan Telematika; meliptui Industri Elektronik, Industri Perangkat Keras Telekomunikasi dan Pendukungnya, Industri Perangkat Penyiaran dan Pendukungnya, Industri , Industri , Industri   Komputer dan PeraKomputer dan Peralatannya, Industri Perangkat latannya, Industri Perangkat Lunak dan Content Multimedia, Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
*  Kelompok Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu; yang meliputi industry perangkat lunak dan content multimedia, dan kerajinan dan barang seni.
     Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksanaan dan orang – orang yang terlibat.
*   Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu: yang meliputi industry – industry pengolahan : Industri Batu Mulia dan Perhiasan, Industri Garam Rakyat, Industri

         Gerabah dan Industri Keramik Hias, Industri Minyak Atsiri dan Industri Makanan Ringan.
Kebijakan Kabupaten Rokan Hilir Terkait Industri Kecil Menengah
      Berdasarkan kondisi masyarakat dan Kabupaten Rokan Hilir saat ini tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang maka visi Pembangunan kabupaten Rokan Hilir yang hendak diwujudkan pada tahun 2016 adalah :
“Terwujudnya Rokan Hilir yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing Tahun 2016”
Untuk mewujudkan cita – cita sesuai dengan visi diatas, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :
1.  Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
2.  Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,   memajukan sector pertanian, industry dan jasa.
3.  Memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4.  Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, dan berwibawa.
5.  Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu berlandaskan iman dan takwa.

Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012 – 2016 adalah :
1.  Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PAD, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, memajukan sector pertanian, industry, dan jasa melalui pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana dengan tetap memperhatikan lingkungan.
3. Memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan.
4.  Mewujudkan pemerintah yang handal, bersih, dan berwibawa dengan membangun
sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia  aparatur, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan sistem informasi manajemen yang baik.
5.  Meman tapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu berlandaskan iman dan taqwa melalui implementasi budaya, semangat toleransi kerjasama antara etnik dan dnegan mengedepankan kearifan lokal.
         Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Rokan Hilir yang maju dan sejahtera pada tahun 2016, maka pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada 5 (lima) tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran – sasaran sebagai berikut :
a. Melanjutkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat, dengan beberapa indicator sasaran pembangunan sebagai berikut :
         1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menciptakan kegiatan – kegiatan produktif, seperti pemanfaatan tanah – tanah yang masih terlantar untuk perkebunan, pertanian dan perikanan.
    2.  Menurunkan angka kemiskinan, melalui pembangunan rumah layak huni, resetlement, membangun perkebunan rakyat, membantu modal usaha, memberikan bantuan bibit, memberikan pendidikan gratis melalui beasiswa dan memberikan jaminan pelayanan ksesehatan bagi masyarakat miskin.
         3.  Menyiapkan lapangan kerja baru dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran.
       4.  Memajukan sector industry melalui keterampilan rumah tangga atau industry rumah tangga serta membina pedagang kecil.
b.      Melanjutkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, dengan beberapa indicator sasaran pembangunan sebagai berikut :
     1.  Memantapkan jaringan jalan primer yaitu jalan lintas pesisir sebagai penghubung Bagansiapiapi (Batu 6 Labuhan Tangga Hilir) menuju/sampai Panipahan, yang berstatus jalan provinsi dan dalam proses untuk ditetapkan sebagai jalan nasional sepanjang 78 km dengan lebar 30 m telah dibangun melalui APBD Propinsi Riau. Dengan di tetapkannya sebagai jalan nasional nantinya, maka penanganan jalan tersebut akan  melalui APBD, dengan manfaat 1) membuka daerah yang selama ini terisolir, 2) meningkatkan ekonomi masyarakat, 3) memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.
         2.   Memantapkan jaringan jalan primer dengan melakukan pemeliharaan  secara rutin dan berkala.
           3.   Meningkatkan jaringan jalan Kabupaten, antar  Kecamatan dan jaringan antar Provinsi.
         4.   Meningkatkan jalan penghubung antar Pujud dengan Bagan Batu tepatnya dari Simpang Tugu sampai Simpang Pujud, dengan tujuan memperpendek/mempersingkat perjalalan dari Bagan Batu ke Pujud dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
         5.   Menghubung jalan dari Sinaboi ke Dumai (diusulkan) diproses sebagai jalan nasional.
      6.  Melanjutkan peningkatan jalan dlam kota dan jalan-jalan dalam desa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,sehingga 5 (lima) tahun kedepan setiap desa diberikan/dialokasikan dana untuk pembangunan jalan dalam desa sekurang-kurangnya Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar dan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
         7.   Peningkatakan sarana dan prasarana pelabuhan.
         8.   Pemanfaatan sumber daya air.
         9.   Peningkatan Pelayanan Infrasruktur kelistrikan.
         10. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi/pengairan.
         11. Normalisai pengairan dan pembuangan air.
c. Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan pertanian dan perkebunan, dengan beberapa indicator sarana pembangunan seabagi berikut :
     1.   Meningkatkan sistem irigasi/pengairan dan menyiapkan pengadaan pupuk dan racun serangga.
    2.   Membangun sistem pengairan pompanisai dikawasan sentra produksi di Kecamatan Pekaitan dan Teluk Bano I serta bagan Sinembah.
      3.   Mendorong para petani melalui pengaktifan kelompok tani dan kelompok pemakai air.
      4.   Menggalakan tanaman buah-buahan dipekarangan dalam satu lokasi yang terbina.
     5.   Membina masyarakat dalam pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet.

         Arah kebijakan Kabupaten Rokan Hilir dibagi dalam 5 (lima) agenda besar sebagai berrikut :
1.      Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatan pelayanan pada masyarakat dan untuk memajukan sector pertanian, industri dan jasa..
3.      Memantapkan dan meningkatkan penyediaan infrastruktur dalam kota dan dalam desa yang memadai untuk menunjang aspek kehidupan masyarakat, melalui penyediaan dana pembangunan infrastruktur kepada setiap desa.
4.      Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup penduduk melalui pembangunan keagamaan dan budaya melayu dan kearifan local (local wisdom) dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
6.  Mencegah Perkembangan penyakit masyarakat yang menganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat, untuk menjaga keamanan dan keharmonisan kehidupan agama dan budaya melayu.
7.  Memantapkan  toleransi kehidupan antar etnik dan antar golongan untuk menciptakan keharmonisa hidup berdampingan antar etnik  sebagai keunggulan budaya daerah.
8. Menciptakan pemerintah yang handal, bersih, dan berwibawa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegak hokum dan HAM, mendukung dan melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi.
         Kebijakan Umum
1.      Memanfaatkan potensi lahan yang ada untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti Pembangunan kebun sawit untuk masyarakat.
2.      Meningkatakan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan untuk menjaga kelestarian alam.
3.      Meningkatan kualitas dan kuantitas produksi daerah untuk bersaing dipasar modal modal.
4.   Mendorong pertumbuhan ekonnomi dan pemerataan pembangunan ekonomi  kerakyatan yang berkualitas melalui penciptaan kesejahteraan masyarakat.
5.  Meningkatan iklim dan lingkungan usaha yang sehat untuk pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan meningktakan peranan masyarakat dalam perekonomian daerah.
6.      Memenuhi hak-hak dasr masyarakat yang meliputi hak atas  pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
7.     Peningkatan investasi untuk mendorong ekspor non migas dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan menciptakan kepastian hokum.
8.  Revitaslisai pertanian yang diarahkan untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktifitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
9.    Pembangunan sistem pembenihan dan pembibitan untuk mendukung kualitas tanaman dan produktifitas tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
10.  Pemberdayaan koperasi dan usah mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapat rendah, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, memperluas kesempatan berusuha, serat menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
11.  Peningkatan pengelolaan BUMD dalam rangka meningktkan kinerja dan daya saing BUMD.
12.  Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan atas keadilan dan kondusif bagi peningkatan produtivitas dan inovasi.
13.  Membangun akses tranportasi yang baik kearah jalan lintas Sumatera dan kearah kota Dumai sebagai pintu gerbang Riau untuk pasar nasional dan internasioanl.
14.  Membangun ruas jalan lintas pesisir Panipahan-Kubu-Bagansiapiapi-Sinaboi kearah Dumai kerjasam dengan Pemerintah Provinsi (Sharing program).
15.  Meningkatkan Pembangunan jalan  kota dan jalan desa untuk meningkatkan akses antar desa   wilayah.
16.  Membangun Instalasi pengolahan air bersih  dengan memanfaatkan  air sungai Rokan sebagai sumber bahan baku.
17. Membangun Infrastruktur dengan memanfaatkan APBD Kabupaten yang besar secara efesien dan sesuai skala prioritas serta menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau dalam Program K2i.
18.  Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan tenag kerja khusus yang berbasiskan pada kompetensi  untuk bisa bersaing di pasar Global.
        
                                                                                                                          









Prev Post Next Post Home