Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Senin, 11 November 2013

Solusi Migas


MONITORING DAN PENGAWASAN KEGIATAN MIGAS HILIR


Dalam rangka implementasi Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dan memperhatikan Pidato Presiden memperhatikan pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 2012 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi Nasional serta Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, maka diadakan Rapat teknis Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Migas Hilir.
Rapat Teknis Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Migas Hilir dibuka melalui sambutan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau yang diwakili oleh Kabid Geologi dan Migas, dihadiri seluruh Pemerintah Propinsi Riau (Bappeda, BPMPD, Biro Adminisrasi Perekonomian Setda Propinsi Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau, Dinas Perkebunan, inas Perikanan, Dinas Perhubungan dan SAMSAT) serta Pemerintah Kabupaten Kota se-Propinsi Riau (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi dan Bagian SDA Setda Kabupaten/Kota). Daftar hadir terlampir.
Berdasarkan permaparan masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau terhadap masalah pendistribusian BBM dan LPG 3 kg dapat diambil kesimpulan sebagai  berikut :

A. BAHAN BAKAR MINYAK
                                               
1.     Pemerintah Pusat (BPH Migas) perlu menambah Kuota BBM Subsidi untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2012, karena kuota BBM Subsidi tambahan melalui Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  Nomor : 004/PSO/BPH MIGAS/KOM/ 2012, tanggal 8 Mei 2012 tentang Kuota Volume Jenis BBM masih kurang 
2.   Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan penginventarisasian Data Badan Usaha/Agen/Lembaga Penyalur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar  Minyak di Provinsi Riau;
3.      Mekanisme pengaturan dan penataan lokasi dan jenis lembaga penyalur BBM di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau harus dievaluasi dan ditata ulang ;
4.     Badan Usaha(BU-PIUNU)/Agen/Penyalur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar  Minyak di Provinsi Riau wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu diperlukan.
5.        Pengawasan penyediaan dan pendistribusian volume Jenis BBM Tertentu per sektor pengguna harus dilakukan dengan membentuk Satgas Pengendalian dan pengawasan BBM ditingkat Provinsi dan kabupaten/Kota;
6.     Penerbitan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.     Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama Kabupaten/Kota dapat menghitung kebutuhan kuota Jenis BBM Tertentu masing-masing Kabupaten/Kota sebagai dasar pengusulan kuota Jenis BBM Tertentu masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun berikutnya dengan mengikuti formula dan program aplikasi perhitungan kuota sesuai dengan Ketetapan  yang berlaku.
8.   Pemeintah Provinsi Riau dan BPH Migas agar segera merealisasikan MOU/ Kesepakatan Bersama untuk melakukan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Provinsi Riau.
9.          PT. Pertamina (Persero) Sales Area Pekanbaru harus mengatur stock BBM Subsidi dan pendistribusia di Kabupaten/kota seProvinsi Riau agar tidak terjadi kelangkaan dan antrian panjang disetiap SPBU.
10.    PT. Pertamina harus menyediakan stock BBM Non Subsidi (Pertamax) di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
11.      Daerah Remote area/terpencil yang jauh dari SPBU perlu diperhatikan bagaimana solusi untuk mendapatkan BBM Subsidi.


B. KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG 3 KG

1.         Pemerintah (Direktorat Hilir Migas, Ditjen Migas) harus menata pendistribusian LPG 3 kg, mengingat di Kabupaten/kota seProvinsi Riau pendataan penerima LPG 3 kg belum optimal dan data susulan belum jelas.
2.    Sosialisasi penggunaan LPG 3 kg hurus terus dilakukan oleh Pemerintah, karena masyarakat masih ragu menggunakan LPG 3 kg.

          


Prev Post Next Post Home