Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Senin, 11 November 2013

PENGAWASAN BARANG KADALUARSA


PENGAWASAN BARANG KADALUARSA DAN ACTION



Kegiatan Pengawasan barang kadaluwarsa pada tahun 2013 ini hanya berada pada empat (4) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir diantaranya Kecamatan Bangko, Kecamatan, Pasir Limau Kapas, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan dan Kecamatan Bagan Sinembah dari 15  (lima belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir empat (4) Kecamatan tersebutlah yang paling Banyak Peredaran barang serta penduduknya dan secara Grafis letaknya juga strategis sehingga akses masuknya barang begitu mudah, baik dari transportasi Laut maupun Darat.

Kendala selama ini yang dihadapi di lapangan sangat begitu komplit, karena kurangnya pemahaman tentang permasalahan barang kadaluwarsa bagi pelaku usaha dan konsumen.
Tujuan dari kegiatan pengawasan barang kadaluwarsa memberi peringatan serta Mensosialisasikan tentang perlindungan konsumen kepada tempat pusat perbelanjaan, toko serta pusat perkulakan makro. Sidak yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir tujuannya memberikan Himbauan, pengertian serta pengarahan sekaligus pembinaan kepada tempat pembelanjaan agar tidak lagi di jumpai pelangaran-pelangaran tentang produk yang dijual dipasaran, yang harus di perhatikan adalah, label kadaluwarsa tercetak dikemasan. Ada pula produk yang kemasannya rusak dan kusam, tidak mencatumkan label halal, komposisi bahan makanan, nama produsen, kode produksi, makanan sudah berubah warna, dan alamat produsen yang tidak jelas. Ironisnya kadang produk makanan dan minuman bermasalah ini justru di temukan di supermarket yang telah sering di sidak oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir, kurangnya pemahaman masyarakat juga membuat perdagangan ini terus berlanjut.
Sangat banyak produk yang di jumpai seperti susu kaleng yang rusak, kode tanggal kadaluwarsa yang hanya berupa tempelan kertas dengan angka yang nyaris tak terlihat di dapati pada produk minuman kemasan, snack yang dikemas dalam stoples tetapi tidak di cantumkan ketentuan pelabelan, seperti kode produksi, alamat pengedar dan komposisi bahan yang digunakan..
Produk makanan dan minuman yang layak beredar harus memenuhi standar labelisasi, diantaranya, harus mencantumkan kode tanggal pembuatan dan kode kadaluwarsa, mencatumkan kode izin edar berupa BPOM MD (produk dalam negeri) atau BPOM ML (luar negeri), alamat edar, komposisi bahan produk. Tujuan mencatumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi sampai berakhir masa kadaluwarsanya, jadi kalau ada konsumen yang keracunan atau mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan sebelum waktu kadaluwarsa, maka produsen produk tersebut tetap harus bertanggung jawab.
Itu sebabnya kode tanggal kadaluwarsa menjadi hal terpenting yang harus dicantumkan pada kemasan produk. Jangan sampai kode kadaluwarsa yang dicantumkan tidak jelas atau tulisannya kabur atau hanya sekedar kertas yang ditempel, tidak melekat langsung atau menyatu dengan kemasan. Kode tanggal kadaluwarsa yang hanya main temple saja memberikan keragu-raguan kepada konsumen dan tidak layak edar serta melanggar undang-undang perlindungan konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hilir memnghimbau untuk memperketat standarisasi masuknya produk makanan dan minuman kemasan menjelang Lebaran, terutama dari kalangan home Industri
Adapun pelabelan  yang sesuai standar dengan UU Perlindunagan Konsumen mencantumkan kode tanggal kadaluwarsa. Untuk perusahaan besar maka kode kadaluwarsanya harus melekat langsung pada kemasan produk, sedangkan untuk produk home industri boleh berupa tempelan kertas tetapi dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Propinsi Riau. Produk yang di keluarkan home industri harus diteliti dulu oleh BBPOM dengan memberikan contoh produk. Setelah diteliti maka BBPOM yang mengeluarkan kode tanggal kadaluwarsa bedasarkan hasil pengamatan terhadap ketahanan waktu produk untuk dikonsumsi.
Selanjutnya, produk yang sudah diteliti oleh BBPOM tidak perlu lagi untuk diteliti kembali karena sudah terdaftar dan diketahui masa produk bertahan untuk dikonsumsi, labelisasi juga harus mencantumkan bahan yang digunakan atau komposisi zat, termasuk zat pengawet/ zat pewarna yang digunakan, mencatumkan izin edar, serta alamat produsen. Meskipun produk makanan dan minuman kemasan tersebut sudah mencantumkan labelisasi sesuai standar. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hilir tetap juga melakukan pengawasan karena terkadang produk yang dipajang lapukan, jamuran atau secara kasat mata sudah rusak tak layak edar.
Sidak yang dilakukan secara rutin per tri wulan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan membawa hasil temuan dilapangan di supermarket dan pertokoan di temukan Produk minuman susu yang kemasannya rusak, makanan kaleng sarden yang rusak, minuman kaleng buah yang rusak dan teh sari wangi yang sudah kadaluwarsa.dll makanan yang ditemukan inilah yang sering terdapat masih ada di supermarket karena para pengusaha sangat kurang perhatiaanya terhadap konsumennya. Apa lagi selama bulan puasa mendekati lebaran banyak sekali makanan dan minuman yang masuk, dan inilah yang menjadi perhatian kita semua khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir.

Pelaku diancam 5 tahun penjara
Produsen atau penjual yang terbukti memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman tak sesuai standar pelabelan melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pangan. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara plus denda paling tinggi Rp. 2 miliar. Sayangnya belum ada masyarakat atau lembaga yang melaporkan hal ini ke pihak berwajib dan memproses hukum di Kabupaten Rokan Hilir.
Disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf f, makanan lapukan ataupun sirup yang tutupnya berkarat masuk dalam produk cacat. Sedangkan UU Pangan No 7 pasal 8 huruf I menyebutkan, label kadaluwarsa harus melekat pada kemasan. Pelanggaran terhadap kedua undang-undang tersebut dikenai sanksi pidana seperti yang tersirat dalam pasal 62 ayat I UU Pangan. Bunyinya: pelaku usaha yang melangar ketentuan pasal 8 dan pasal 9 tersebut, maka akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp. 2 miliar.
Kalaupun tidak ada tindakan apaun setelah ditemukan, maka konsumen mesti ekstra hati-hati sebelum membeli. Jadi diharapkan konsumen yang harus lebih sigap, tapi Pemerintah juga harus lebih memperhatikan konsumen dan melakukan tindakan pencegahan secara terus menerus sebelum konsumen dirugikan.


Prev Post Next Post Home