Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Senin, 11 November 2013

Kawasan Industri


KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI



Ada perubahan peraturan yang dikeluarkan pemerintah memgenai Kawasan Industri. Dengan diberlakukannya UU  No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka kebijakan pemerintah tentang kawasan industri yang sebelumnya diatur oleh Pemerintah Pusat beralih ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Tata cara pemberian izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri kini diatur dalam Keputusan Menperindag No.50 tahun 1997


Definisi kawasan industri sendiri adalah kawasan khusus tempat pemusatan kegiatan industri manufaktur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin kawasan industri. Pada Keppres nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri juga disebutkan bahwa : “Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri”.

Dilihat dari definisi diatas ada tiga komponen yang harus ada dalam pengembangan kawasan industri. Pertama adalah kawasan atau tempat. Untuk pengembangan kawasan industri baru diperlukan sekurang-kurangnya areal seluas 50 (lima puluh) hektar. Luas ini adalah luas minimum karena didalamnya juga terdapat sarana dan prasarana penunjang lainnya untuk kawasan industri (nanti akan dijelaskan lebih lanjut). Untuk daerah di luar pulau jawa seperti sumatera dan kalimantan pengembangan kawasan industri baru masih sangat potensial untuk dikembangkan. Sedangkan di pulau jawa yang sudah padat akan sulit untuk membentuk kawasan industri baru, faktor luas lahan dan nilai ekonomis tanah menjadi kendala yang sangat besar. Penetapan kawasan industri juga bisa dilihat dari satu atau beberapa perusahaan yang telah ada dan beroperasi yang memiliki luas lahan sekurang-kurangnya minimal 20 (dua puluh) hektar. Kawasan disekitar perusahaan tersebut bisa ditetapkan menjadi kawasan industri. Pemerintah atau pengelola tinggal melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada serta menyusun kebijakan yang mendorong pembangunan di kawasan industri tersebut. Kawasan industri seperti diatas banyak ditemui di kota besar di pulau Jawa, karena memang sebagian besar perusahaan manufaktur telah lebih dulu beroperasi dan menyediakan fasilitas baru ditetapkan sebagai kawasan industri oleh pemerintah. Ada juga kawasan yang dikembangkan khusus untuk UKM (usaha kecil dan menengah). Perusahaan industri UKM di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang memiliki tanah dengan luas sekurang-kurangnya 5 (lima) hektar dapat ditetapkan sebagai kawasan industri khusus bagi kegiatan UKM.

Kedua, yang harus dipertimbangkan lagi dalam pembuatan Kawasan Industri adalah sarana, prasarana dan fasilitas penunjang. Prasarana meliputi jaringan jalan, saluran air hujan,instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi dan pembangkit tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, penampungan sementara limbah padat, instalasi pengolah air limbah (IPAL), penerangan jalan,unit pemadam kebakaran dan pagar kawasan industri. Sarana penunjang meliputi : Kantor pengelola, bank, kantor pos, kantor pelayanan telekomunikasi, poliklinik, rumah makan, sarana ibadah, perumahan karyawan, pos keamanan, sarana olahraga, halte angkutan umum dan fasilitas penunjang lainnya. Semua sarana dan prasarana ini tentu saja tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah/provinsi sebagai pengembang kawasan industri. Untuk daerah baru hasil pemekaran atau daerah lain di luar pulau jawa yang minm akan sarana dan prasarana tentu saja akan berat untuk memenuhi persyaratan diatas.. Solusi untuk mengatasi msalah tersebut adalah mengadakan sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pihak ketiga untuk mengembangkan kawasan tersebut.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah Pengelola Kawasan Industri itu sendiri. Pemerintah Daerah melalui Gubernur dana atau Bupati/Walikota mempunyai wewenang dalam mendorong pertumbuhan kawasan industri , antara lain :
1.  Pemberian Insentif pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri.
2.  Penetapan Sistem Pelayanan satu atap sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
3.      Mengarahkan lokasi industri ke dalam kawasan industri.
4.      Penetapan lokasi pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan Tata Ruang.
5.    Melakukan Monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan Menteri dan Tim Nasional Kawasan Industri atas penetapan harga jual / sewa kapling industri di kawasan industri oleh perusahaan Kawasan Industri.

Dalam pengelolaan Kawasan Industri Pemerintah daerah sebaiknya menunjuk pihak ketiga untuk mengelola Kawasan Industri tersebut. Pemerintah daerah berperan hanya sebagai fasilitator dan katalisator, sedangkan masalah manajemen diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki kompetensi. Manajemen Kawasan Industri menuntut pengelolaan yang baik dan terus menerus. Manajemen yang baik disini juga bisa diartikan dengan kecepatan layanan dan pemangkasan birokrasi. Investor yang akan menanamkan modalnya di Kawasan Industri pasti akan melihat sejauh mana manajemen yang ada. Jika manajemen bagus bisa dipastikan banyak investor yang tertarik.

Lalu apa saja keuntungan yang diperoleh dengan adanya kawasan industri?, baik dilihat dari sisi pemerintah daerah, pihak investor dan masyarakat (disekitar kawasan industri). Bagi pemerintah daerah dengan adanya kawasan industri akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
·         Mempunyai daya tarik bagi investor untuk investasi di daerah, khususnya investor
asing (Penanaman Modal Asing),
·         Peningkatan pendapatan daerah : pajak, retribusi, deviden (bila pemerintah dearah memiliki saham pada kawasan industri),
·         Menunjang pertumbuhan ekonomi daerah,
·         Efisiensi dan efektif dalam penyiapan infrastruktur di daerah,
·         Memudahkan untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan industri.


Sedangkan bagi investor dengan adanya kawasan industri akan mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti :
·     Kepastian hukum, khususnya perijinan, seperti tidak perlu Amdal (cukup UKL & UPL), tidak perlu HO, tidak perlu ijin Lokasi.
·     Kemudahan dalam penyediaan utilitas utama bagi industri, seperti : listrik, air industri, telepon, gas, instalasi pengolahan air limbah, dll.
·         Tersedianya jasa pengurusan perijinan oleh pengelola kawasan industri.
·         Terciptanya Industrial Linked.

Yang terakhir adalah keuntungan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dengan adanya kawasan industri terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh masyarakat.
·         Kesempatan kerja
·         Peluang penyediaan tempat pemondokan (tempat kost) bagi karyawan pabrik.
·         Peluang membuat toko untuk kebutuhan karyawan pabrik
·         Peluang membuka warung untuk karyawan pabrik
·         Peluang penyediaaan sarana transportasi bagi karyawan pabrik
·         Dan lain – lain

Tentu saja keuntungan-keuntungan diatas akan diperoleh jika kawasan industri yang kita punyai berkembang. Namun memang banyak kendala atau hambatan dalam pengelolaan kawasan industri, antara lain :
·         Pengadaan atau pembebasan tanah untuk kawasan industri
·      Ketersediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, misalnya pelabuhan, jalan dari/ke kawasan industri
·         Ketersediaan pemasok kebutuhan tenaga listrik
·         Tingginya penetapan NJOP dalam kawasan industri
·         Belum adanya pelayanan perijinan satu atap bagi perusahaan dalam kawasan
·         Permasalahan dengan masyarakat di sekitar kawasan industri, khususnya permintaan kesempatan kerja
·         Timbulnya pungutan-pungutan yang dikenakan dari desa sekitar kawasan industri.
·         Berkembangnya zona-zona industri yang menimbulkan persaingan kurang sehat.
·    Kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap kawasan industri, seperti kurang pemberian isentif bagi perusahaan dalam kawasan industri
·     Peraturan pemerintah yang sering berubah, baik yang terkait langsung dengan kawasan industri, maupun yang terkait dengan iklim investasi.

Era otonomi daerah membawa dampak bagi pengembangan kawasan industri. Dampak positifnya daerah diberi kewenangan untuk mengelola kawasan industri. Namun tidak semua kewenangan yang dikeluarkan mempunyai dampak positif bagi pengembangan kawasan industri. Sebagai contoh kita ambil masalah perijinan. Seharusnya di era otonomi daerah dimana rantai birokrasi semakin pendek, pengurusan ijin bisa lebih cepat dan murah. Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan sebaliknya. Memang tidak semua daerah mengalami masalah ini, namun sebagian besar daerah belum menunjukkan perbaikan yang signifikan terhadap perijinan. Beberapa kawasan industri yang telah ada banayak mengalami hambatan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Perijinan dan pungutan retribusi yang sebelumnya tidak ada seperti HO,SITU, Retribusi Sampah, Parkir dll kini mulai dikenakan terhadap pelaku industri dikawasan tersebut. Hal ini tentu saja membuat anomali pada pengembangan kawasan industri. Disatu sisi daerah berlomba-lomba menarik investor untuk berinvestasi, disisi lainnya daerah memberi tambahan persyaratan baru yang kadang-kadang memberatkan pengusaha.

Untuk itu beberapa usulan solusi perkembangan kawasan industri  berkaitan dengan otonomi daerah adalah sebagai berikut :
·         Dibuat pelayanan perijinan satu atap bagi perusahaan yang berlokasi di dalam
kawasan industri.
·         Diberikan insentif bagi perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan industri
·         Penyeragaman atau standarisasi prosedur perijinan industri secara nasional yang diberlakukan di daerah.
·         Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kawasan industri, sehingga diperlukan dukungan dari intansi terkait, misalnya bbas dari demo buruh yang anarkis, bebas dari pemaksaan kuli bongkar, bebas dari pungutan-pungutan liar
·   Kesertaan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam perusahaan pengelola kawasan industri.

Pembuatan dan pengembangan kawasan industri memang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Perlu diadakan analisa mendalam mengenai kelayakan pendirian kawasan industri. Aspek ekonomis dan Asas manfaaat yang akan diperoleh harus sesuai dengan alokasi sumber daya yang digunakan untuk pendirian kawasan industri.Dukungan dari pemerintah daerah mutlak dibutuhkan.  Pendirian kawasan industri memerlukan waktu yang lama, mulai dari study kelayakan  sampai pembangunan sarana dan prasarana kawasan industri.










 




Prev Post Next Post Home