Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Rabu, 20 November 2013

HASIL RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN PENYALURAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI SE PROV RIAU 2013



RUMUSAN HASIL
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN PENYALURAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013
 KEGIATAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN  PEMBINAAN INDUSTRI PERDAGANGAN DAN
PENANAMAN MODAL
PEKANBARU, 11 NOPEMBER 2013
Berdasarkan penyampaian materi oleh narasumber dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral; Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas dan . PT.Peramina Up. Pekanbaru serta hasil pembahasan dan diskusi dari peserta Rakor, maka dapat diperoleh beberapa kesepakatan untuk dapat segera ditindaklanjuti sebagai berikut :

1.   Daerah mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka menggurangi besarnya Anggaran Subsidi Bahan Bakar Minyak dengan melakukan : 
a.   Pengendalian konsumsi Bahan Bakar bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi, antara lain melalui pembatasan pemakaian Bahan Bakar bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah dan pribadi;
b.   Meningkatkan program konversi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG) terutama untuk angkutan umum kota-kota besar;
c.   Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG tabung            3 kg;
d.   Melanjutkan pemakaian bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel
2.   Pemerintah mengurangi besarnya subsidi energi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Energi sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Peraturan BP-Hilir MIGAS No. 3, 4 dan 5 Tahun 2012 dan melakukan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak.
3.   Pemerintah Daerah melalui SKPD sangat berperan dalam pengendalian dan pengawasan penyaluran bahan bakar bersubsidi terhadap alokasi kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
4.       Badan Usaha sebagai lembaga penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran kuota bahan bakar bersubsidi setiap lembaga penyalur yang terdaftar dan beroperasi di masing-masing wilayah kepada Bupati/Walikota per tri wulan.
5.       Badan Usaha wajib menyalurkan BBM bersubsidi kepada konsumen penguna sesuai dengan peruntukan yang telah diatur dalam Peraturan BPH Migas.
6.   Untuk efektifitas pelaksanaan pengendalian pengunaan bahan bakar bersubsidi, Pemerintah perlu membangun sistim informasi tentang monitoring dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di daerah.
7.   Peran Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengunaan Bahan Bakar Minyak Prov/Kab/Kota  dalam pengawasan penyaluran bahan bakar bersubsidi perlu diperkuat sehingga implementasi penyaluran Bahan Bakar dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat mengurangi permasalahan yang mungkin terjadi.
8.   Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi terhadap Badan Usaha selain PT.Pertamina, dalam rangka pengendalian penyaluran BBM.
9.   Implementasi dari kebijakan pengendalian pengunaan bahan bakar minyak di daerah banyak menghadapi kendala, untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.
10.      Pemerintah Prov/Kab/Kota mendorong Badan Usaha Daerah dan Swasta  untuk mendirikan Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada wilayah yang terisolir dan jauh dari layanan Depot PT.Pertamina.
11.      PT.Pertamina memperluas jaringan lembaga penyalur bahan bakar bersubsidi (BBM dan LPG 3 Kg) di daerah dalam rangka memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
12.      PT.Pertamina dan HISWANA MIGAS menyusun strategi yang efektif dalam rangka pengendalian penyaluran bahan bakar bersubsidi (BBM dan LPG   3 Kg) masing masing Kab/Kota, agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah penyaluran.
13.      Sebagai Assosiasi lembaga penyalur HISWANA MIGAS  diwajibkan bersikap transparan dan berkoordinasi aktif dalam rangka penyaluran kuota bahan bakar bersubsidi setiap Kab/Kota se Prov. Riau.
14.      Perlu penguatan sinergitas dan koordinasi dengan stakeholders terkait, mulai dari perencanaan alokasi kuota, penyaluran, monitoring dan pengawasan  kuota bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan.
15.      Secara berjenjang masing-masing stake holder melakukan pengawasan yang ketat secara berkala serta memberikan sanksi hukum yang tegas dan nyata dilapangan terhadap pelaku pelanggaran penyaluran bahan bakar bersubsidi.
16.      Pemerintah wajib menjaga stabilitas harga jual bahan bakar bersubsidi agar masyarakat dapat membeli sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
17.      Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih pro aktif dalam memantau dan mengevaluasi pendistribusian bahan bakar bersubsididi di daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.




Demikian rumusan ini disusun sebagai acuan dari pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian penyaluran bahan bakar bersubsidi di Provinsi Riau.

PERWAKILAN PESERTA :
No.
Nama
Jabatan/Instansi
Tandatangan
1.
Syahrial Abdi, AP, M.Si.

Kepala Biro Adminstrasi Perekonomian Setda Prov. Riau


2.
Achmad Saleh, SE, MM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


3.
Arie Yoewono Soepirman
Badan Pengatur Minyak dan Gas


4.
Drestanto Nandiwardhana
PT.Pertamina Up.Pekanbaru


5.

Kota Pekanbaru


6.

Kota Dumai


7.

Kabupaten Kampar


8.

Setda Kabupaten Rokan Hulu

9.

Setda Kabupaten Rokan Hilir

10.

Kabupaten Bengkalis


11.

Kabupaten Siak


12.

Kabupaten Pelalawan


13.

Kabupaten Kuantan Singingi


14.

Kabupaten Indragiri Hulu


15.

Kabupaten Indragiri Hilir


16.

Kabupaten Kep. Meranti







Prev Post Next Post Home