Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Senin, 04 November 2013

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit



Mempertimbangkan manfaat, potensi, peluang dan prospek usaha serta berkembangnya tuntutan penerapan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, maka arah kebijakan umum pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai berikut :



1.       Melanjutakan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mengacu pada penerapan konsep perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan cara : meningkatkan ketaatan pada ketentuan yang berlaku, menerapkan Good Agriculture Practics (GAP), serta mengembangkan pendekatan yang berorientasi bertambahnya akses terhadap kesempatan kerja, kesempatan berusaha, menjadi petani peserta melalui pembangunan pola kemitraan berkelanjutan. Ke depan secara berkelanjutan, paradigm yang selama ini “ mengejar lahan “  harus berubah dan naik kelas menjadi “ mengejar produktivitas “  Pendalaman ke hulu yakni mengembangkan industri alat dan mesin sangat diperlukan baik untuk mendukung peningkatan produktivitas maupun untuk menjamin kelanjutan agribisnis minyak kelapa sawit khususnya membangun kemampuan dan kecepatan merespon perubahan pasar dan iklim ke depan. Perubahan tehnologi ( inovasi ) sebagai sumber pertumbuhan CPO akan lebih banyak bersumber dari agribisnis hulu tersebut.
2.       Memperluas jangkauan peranan pengembangan perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan daerah, dengan cara pengembangan di sekitar wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit yang telah ada ( pengutuhan ) dan ke wilayah-wilayah bukaan baru, dalam wadah polan kemitraan berkelanjutan.
3.       Meningkatkan manfaat pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan cara disamping melanjutkan kegiatan perluasan dan peremajaan, juga peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir,pemanfaatan limbah dan hasil samping, serta optimasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, baik pada tahap awal kegiatan peremajaan maupun pengembangan baru. Pendalaman ke hilir ( down stream agribusiness ) perlu dipercepat untuk mengolah CPO menjadi produk-produk setengah jadi ( semi-finish product ). Indonesia jangan hanya puas menjadi produsen terbesar bahan mentah ( seller’s market ) tetapi harus merebut menjadi produsen terbesar produk-produk minyak kelapa sawit ( buyer’s market ­). Selain untuk merebut nilai tambah yang besar pada agribisnis hilir, pendalaman ke hilir tersebut juga untuk menyelamatkan produksi CPO sekaligus mengembangkan kemampuan merespon perubahan pasar secara berkelanjutan.
4.       Mendukung program pengembangan energy alternative, dengan tetap menjaga pemenuhan kebutuhan untuk bahan baku industry pangan dan industry oleochemical, dengan cara meningkatkan laju pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.
 Sebagai rincian dari kebijakan umum pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dimaksud, sebagai acuan langkah pelaksanaanya, maka berikut ini disampaikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit .
1.       Kebijakan Pengembangan Usaha ;
2.       Kebijakan Pembangunan Perkebunan Rakyat melalui Program Revitalisasi;
3.       Kebijakan Pengembangan Produktivitas;
4.       Kebijakan Penggunaan dan Penyebaran Bahan Tanaman Unggul;
5.       Kebijakan Pengendalian Orgasme Penggangu Tanaman (OPT ) Terpadu;
6.       Kebijakan Pemanfaatan Potensi dan Peluang;
7.       Kebijakan Penerapan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
8.       Kebijakan Pengembangan Infrastruktur;
9.       Kebijakan Pengembangan Kemitraan Usaha Berkelanjutan:
10.   Kebijakan Pengembangan Dukungan Sumber Daya Manusia ( SDM );
11.   Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi;

Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.
Dalam mendukung peran sub sektor perkebunan, agribisnis kelapa sawit memegang peranan yang cukup penting terutama untuk menciptakan landasan ekonomi yang kokoh. Dengan kebijakan yang dirumuskan diatas, maka program pembangunan kelapa sawit di Provinsi Riau akan mencakup upaya-upaya sebagai berikut:
1.       Sosilisasi dan penerapan SNI mutu benih dan system pengendalian mutu  benih untuk menghindari pemalsuan bahan tanaman.
2.       Pembinaan dan pengembangan usaha penangkaran bahan tanaman dengan system waralaba untuk menghindari pemalsuan bahan tanaman.
3.       Pemanfaatan dan perbaikan lahan marjinal untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit serta penerapan pemupukan sesuai dengan spesifik lokasi.
4.       Sosialisasi dan penerapan Visi 35:26 Tahun 2020 ( Produksi 35 ton TBS/Ha/Tahun dan Rendemen CPO 26% ).
5.       Memfungsikan petugas pendamping agar pekebun dapat menerapkan GAP ( Good Agriculture Practices) dan GMP ( good Management Practices).
6.       Sosialisasi dan mendorong pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan prinsip dan criteria ISPO (Indonesian Sustainable Oil Palm ) melalui Penilai Usaha Perkebunan sebagai prasyarat sesuai Permentan No. 07/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 4 februari 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
7.       Penumbuhan dan pengembangan kesadaran dan kemampuan petani dalam pengendalian Orgasme Penggangu Tanaman ( OPT )kelapa sawit sebagai bagian system usaha taninya.
8.       Pemasyarakatan dan pelembagaan Pengendalian Hama Terpadu ( PHT )kelapa sawit serta penyediaan pedoman penerapan agen hayati untuk pengedalian OPT kelapa Sawit.
9.       Membuat mapping dan zoning antara luas areal kelapa sawit dengan jumlah /kapasitas olah PKS ( Pabrik Kelapa Sawit )dalam suatu kawasan tertentu, khususnya untuk kawasan pengembangan industri kelapa sawit di setiap kabupaten.
10.   Pengembangan layanan penunjang agribisnis kelapa sawit seperti saran produksi, alsintan, teknologi dan permodalan, serta mendorong bersama instansi terkait mewujudkan Industri Hilir Kelapa Sawit ( IHKS ) Dumain dan Kula Enok.
11.   Menfasilitasi terbangunnya infrastuktur untuk mendukung pembangunan kelapa sawit di daerah tertinggal, wilayah khusus lainya.
12.   Pendidikan, Pelatihan dan magang petani maupun petugas, serta mendorong Perguruan Tinggi di Provinsi Riau untuk menyediakan SDM spesialis perkebunan Kelapa sawit.
13.   Pendampingan dan pengawalan implementasi teknologi dan kelembagaan, dengan berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten.
14.   Fasilitas penghimpunan dana peremajaan dalam rangka keberlanjutan usaha.
15.   Pemantapan kelembagaan yang mendukung pengembangan agribisnis kelapa sawit

Arah kebijakan yang dijabarkan dalam program-program diatas ditampilkan dengan didahului keragaman pembangunan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, merupakan arahan umum dengan maksud dapat menjadi landasan penjabaran kepada langkah-langkah pelaksanaan sesuai dengan fungsi dan kepentingan masing-masing pihak terkait, terutama bagi rangka mencapai visi perkebunan yaitu : Terwujudnya Kebun Untuk Kesejahteraan Masyarakat Riau Tahun 2020, dengan tetap menyemarakan motto: Perkebunan Rakyat sebagai ; “ tulang punggung “ , Perkebunan Besar Negara sebagai “ penunjang” , dan Perkebunan Besar Swasta sebagai “ pelengkap “ Pembangunan Perkebunan di Provinsi Riau.


Prev Post Next Post Home