Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Jumat, 07 September 2012

TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (TMKH)

TMKH adalah kegiatan melepaskan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan pembangunan di   luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah pengganti yang berasal  dari tanah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan


 Maksud tukar menukar kawasan hutan adalah :
memperluas kawasan hutan dengan menggunakan ratio tanah pengganti > 1:1 restrukturisasi kawasan hutan agar lebih optimal mengingat pada beberapa daerah (di suatu Prov) terdapat APL berhutan dengan topografi curam sementara kawasan hutan  yang ada kondisinya rusak, terdegradasi dan banyak perambahan.
TMKH Dalam Rangka :
a.   Pembangunan yang menyangkut kepentingan umum terbatas oleh instansi pemerintah dan masyarakat;
b.   Pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis yang berdampak bagi kemajuan perekonomian Nasional dan kesejahteraan umum yang diprioritaskan oleh Pemerintah;
c.   Menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan;
d.   Menyelesaikan pendudukan tanah kawasan hutan (okupasi);
e.   Memperbaiki batas kawasan hutan;
f.    Budidaya pertanian atau;
g.   Pengembangan / pemekaran wilayah.
f
PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan:
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan pembangunan diluar kehutanan dalam rangka meningkatkan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya) untuk perkebunan, peternakan, pertanian, transmigrasi, pengembangan wilayah dan lain-lain.
HPK : Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah 124.

Dari luas HPK yang dicadangkan (awal tahun 1980-an) 32,1 juta  ha, saat ini tersisa 13,8 juta ha (diluar provinsi Kalteng, Riau dan Keppri yang masih dalam proses pemaduserasian) akibat konversi kawasan maupun perubahan akibat proses pemaduserasian TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang tidak terelakkan.


Prev Post Next Post Home