Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Kamis, 21 Juni 2012

FASILITAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN ROKAN HILIR

   Untuk penanaman modal berfasilitas dapat diberikan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fasilitas tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan atau penanaman modal baru, yang memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

a. Menyerap banyak tenaga kerja;

b. Termasuk skala prioritas tinggi;

c. Termasuk pembangunan infrastruktur;

d. Melakukan alih teknologi;

e. Melakukan industri pionir;

f. Berada di daerah terpencil, daerahtertinggal, daerah perbatasan, ataudaerah lain yang dianggap perlu;

g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil,m enegah atau koperasi;  atau

j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia berkenaan dengan penanaman modal adalah :

A. Fasilitas Kepabeanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan

Fasilitas Kepabeanan  untuk Penanaman Modal meliputi:

1.Keringanan bea masuk atas impor mesin

a. Bea masuk atas impor mesindalam rangka pembangunan/ pengembangan industri/industri jasa, diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5%.

b. Apabila tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia sebesar 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk sesuai dalam Buku Tarif  Bea  Masuk.

c. Keringanan bea masuk atas impor mesin diberikan untuk jangkawaktu 2 tahun terhitung tanggal Keputusan Keringanan beamasuk.

2. Keringanan bea masuk bahan baku/penolong

a. Bea masuk bahan baku/penolong dalam rangka pembangunan diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong tersebut. Fasilitas bahan baku tersebut diberikan untuk keperluan produksi 2 tahun sesuai kapasitas terpasang.

b. Bagi perusahaan yang akan melakukan pengembangan termasuk juga restrukturisasi dengan melakukan penambahan investasi sekurang-kurangnya30% dari besarnya investasi untuk mesin/peralatan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetap yang pertama, dapat diberikan keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong untuk keperluan produksi 2 tahun dengan tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk  atas bahan baku/penolong.

c. Industri yang melakukan pembangunan/ pengembangandengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri,diberikan keringanan bea masuk atas impor bahan baku/penolonguntuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi 4 tahun, dengan jangkawaktu pengimporan selama 4tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.

B.Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang“Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang FasilitasPajak Penghasilan untuk PenanamanModal di Bidang-bidang UsahaTertentu dan/atau di Daerah-daerahTertentu”, maka

Kepada Wajib Pajak badan dalamnegeri berbentuk perseroan terbatasdan koperasi yang melakukan penanaman modal dapat diberikanfasilitas Pajak Penghasilan pada :

a. bidang-bidang usaha tertentu; atau

b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat fasilitasPajak Penghasilan untuk sektor  pertanian adalah

Fasilitas Pajak Penghasilan meliputi :

a. pengurangan penghasilan net sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal,dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut

c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru pada bidangusaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
(2)Tambahan 1 tahun, apabilamempekerjakan sekurang-kurangnya500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
(3)Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/ pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial dilokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah);
(4)Tambahan 1 tahun, apabilamengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeridalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;dan/atau
(5)Tambahan 1 tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4(empat)

Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.Wajib Pajak yang mendapat fasilitas PPh,sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak  boleh: a.menggunakan aktiva tetap yangmendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru. Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka:
a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas.Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha diKawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu(KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147Tahun 2000, maka atas kegiatan usahatersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan.
C. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 :
1.Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
.Dibebaskan pengenaan PPN atasimpor barang kena pajak tertentuyang bersifat strategis berupa :a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupunterlepas, tidak termasuk sukucadang;
b. makanan ternak unggas danikan dan atau bahan baku untuk  pembuatan makan ternak,unggas, atau perikanan;
c. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan,kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
d.barang hasil pertanian;

2.Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pembebasan tersebut berlaku untuk  penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:
a.barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak, oleh pengusaha kena pajak, yang

menghasilkan barang kena pajak tersebut;
b.makanan ternak unggas danikan dan atau bahan baku untuk  pembuatan makan ternak,unggas, atau perikanan;
c.bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan,kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.

d.barang hasil pertanian. Rincian barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN terdapat dalam

D.Fasilitas Perpajakan Di Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu yangmemiliki sumber daya unggulan yang potensial untuk dikembangkan, dan memerlukan investasi yang besar, pemerintah membentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) melalui
Peraturan  Pemerintah
NO.20 Tahun 2000 jo.Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000
Yang diharapkan menjadi kawasan andalan pusat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada duniausaha agar mampu berperan sertadalam kegiatan pembangunan diwilayah setempat melalui pemberian
berbagai paket insentif, baik fiskal(perpajakan) maupun non fiskal (non perpajakan).
Di Indonesia terdapat 13 KAPET yang pada umumnya tersebar di Kawasan Indonesia Timur, kecuali KAPET Bandar Aceh Darussalam (NAD). Nama dan alamat KAPET adalah :

 kepada Pengusaha Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan  pembebasan PPh Pasal 22 impor atas :

(1) Impor barang modal atau peralatan untuk pembangu-nan/konstruksi/ perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai olehPKB;

(2)Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;

(3) Impor barang dan atau bahanuntuk diolah di PDKB.

2.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  (PPn-BM)
Kepada Pengusaha di Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan f asilitas perpajakan berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah atas:
a.Impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-matadipakai di PDKB.

b.Impor barang modal dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

c.Pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
d.Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebihlanjut.

e.Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaanindustri di DPILatau PDKBlainnya dalam rangka sub kontrak.

f. Penyerahan kembali Barang KenaPajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak diDPIL atau PDKBlainnyakepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal.

g.Peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.
3. Fasilitas Kepabeanan

a.Kepada Pengusaha yangmelakukan kegiatan usahasebagai PKB (PerusahaanKawasan Berikat) atau PKBmerangkap PDKB (PerusahaanDalam Kawasan Berikat) di
dalam wilayah KAPETdiberikan fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk atas impor:

(1)Barang modal atau peralatanuntuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB,
(2)Barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; serta

(3)Barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

b.Kepada Pengusaha Industri dan Pengusaha Industri Jasa Tertentu yang melakukan kegiatan usahadalam rangka pembangunan/pengembangan industri/ industri jasa di dalam wilayah KAPET tetapi berada diluar Kawasan Berikat diberikan fasilitas yang meliputi:

(1)Keringanan bea masuk atasimpor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa sehingga tarif akhir beamasuknya menjadi 5%.

(2)Dalam hal tarif bea masuk atas mesin yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI;

(3)Keringanan bea masuk 5%diberikan untuk jangkawaktu pengimporan selama2 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk;

4)Atas impor suku cadang danimpor mesin tidak diberikan keringanan bea masuk.

c.Kepada Pengusaha Industri yang telah mendapatkan keringanan bea masuk kecuali pengusaha industri jasa diberikan fasilitas yang meliputi:

(1)Dalam rangka pembangunan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barangdan bahan untuk keperluan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan seiama4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan  keringanan bea masuk atas barang dan bahan;

(3)Dalam rangka pengembangan industri diberikan keringanan
bea masuk atas impor barangdan bahan untuk keperluan tambahan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%,apabila pengembangandengan menambah kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari besarnya kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;

(3)Dalam hal tarif bea masuk atas barang dan bahan yang tercantum dalam BTBMI 5%atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif beamasuk dalam BTBMI. Permohonan untuk memperoleh penangguhan dan atau keringanan bea masuk di KAPET disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya. Permohonan fasilitas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di KAPET diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.


Prev Post Next Post Home