Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Kamis, 17 Mei 2012

HUTAN DAN KAWASAN HUTAN

-->

HUTAN DAN KAWASAN HUTAN

Hutan :   suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang  didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999).

Kawasan Hutan :   wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 Tahun 1999). 
-->
RUANG KEHUTANAN  (Pasal 3, 6 dan 18 UU No. 41/1999)

1.      Ruang kehutanan yang optimal, mempunyai luasan dan penutupan hutan yang cukup dan sebaran proporsional, minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau.

2.      Fungsi pokok hutan: konservasi,  lindung dan  produksi.

3.      Hutan Konservasi (Kawasan Suaka Alam/KSA, Kawasan Pelestarian Alam/KPA, dan Taman Buru), Hutan Lindung, dan Hutan Produksi

4.      Pengaturan fungsi hutan untuk manfaat ekonomi, sosial, budaya,dan lingkungan yang simbang dan lestari

Ketentuan Proporsi Luas Kawasan Hutan

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 3, Pasal 17, dan Pasal 18):
Keberadaan hutan terjamin dengan luasan dan penutupan hutan yang cukup dan sebaran yang proporsional, minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau;

UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang     (Pasal 17, 37) :
Dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS.

Penjelasan Pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999

Bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.

KARAKTERISTIK LINGKUNGAN INTERNAL KEHUTANAN KABUPATEN ROKAN HILIR
Propinsi Riau merupakan salah satui propinsi yang belum memiliki peta kawasan hutan dan perairan sehingga masih terdapat perbedaan antara peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).  Kondisi inipun terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, dimana belum ditemukannya satu kesepakatan mengenai peruntukan kawasan antara TGHK dan RTRWK Rokan Hilir. Oleh sebab itu, sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 sampai dengan saai ini pengaturan keruangan di Prov. Riau masih mengacu pada TGHK, SK Menteri Kehutanan Nomor 173/Menhut-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986.


KONDISI UMUM KEHUTANAN
Kabupaten Rokan Hilir memiliki
luas + 888.159 Ha, berdasarkan
Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) terdiri dari :
Ø       Kawasan Hutan seluas  : + 714.901,60 Ha (80,49%)
Ø       Kawasan Bukan Hutan seluas  : + 173.257,40 Ha (19,51)
(Areal Pengguaan Lain dan Pelepasan Kawasan Hutan).
Kawasan Hutan seluas 80,49 % tersebut selain  dipergunakan sektor Kehutanan juga di pergunakan untuk Sektor Perkebunan (Besar Swasta, Kelompok Masyarakat, dan Perorangan), Pertanian, Bangunan (Pemerintah dan Swasta), Perkampungan (Pemukiman), dan Sarana Prasarana serta Fasilitas umum lainnya.

Luas kawasan hutan berdasarkan TGHK, adalah sebagai berikut :

NO
FUNGSI KAWASAN HUTAN
LUAS (Ha)
%
1
Hutan Produksi
- Hutan Produksi Tetap (HP)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)
707.748,60
303.950,00
226.958,00
176.840,60
79,68
34,22
25,55
19,91
2
Hutan Lindung
0,00
0,00
3
Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW)
7.153,00
0,81
TOTAL
714.901,60
80,49

Luas kawasan bukan hutan berdasarkan TGHK, adalah sebagai berikut :

NO
FUNGSI KAWASAN BUKAN HUTAN
LUAS (Ha)
%
1
APL
13.066,00
1,47
2
Pelepasan Kawasan Hutan
(Perkebunan Swasta Besar)
160.191,40
18,04
TOTAL
173.257.40
19,51

Tipe hutan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dapat dibedakan menjadi hutan rawa gambut dan hutan mangrove.  Keberadaan hutan hanya terdiri atas 2 Tipe tersebut karena Kabupaten Rokan Hilir terdapat pada wilayah pesisir.

Adapun luas hutan rawa gambut dan hutan mangrove di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan TGHK, adalah : 



KAWASAN HUTAN

FUNGSI KAWASAN MENURUT TGHK
No

HPT

(Ha)
HPT

(Ha)
HSAW

(Ha)
HL

(Ha)
HPK

(Ha)
APL

(Ha)
JUMLAH

(Ha)
1
Hutan Rawa Gambut
49.200
29.676
0
0
16.159
310
95.345
2
Hutan Mangrove
0
5.667
6.089
0
16.600
0
28.356
JUMLAH
49.200
35.343
6.089
0
32.759
310
123.701

PENINJAUAN KEMBALI/REVIEW RTRWP

UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang  (Penjelasan Pasal 23) :
”Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.”
UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Penjelasan Pasal 23 dan 26) :
Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Kriteria  Penetapan Fungsi Kawasan Hutan :

PP No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan dan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Ä     Kriteria Hutan Lindung dan Hutan Produksi didasarkan pada faktor-faktor kerentanan alam terhadap bencana (kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan).
PP No. 68 Tahun 1998 Tentang KSA dan KPA
Ä     Kriteria Hutan Konservasi didasarkan pada ciri khas alam hayati dan ekosistem yang rentan kerusakan dan bencana lingkungan.
Kondisi penutupan lahan bukan merupakan kriteria utama penentuan fungsi kawasan hutan.

Penatagunaan Kawasan Hutan

Penatagunaan Kawasan Hutan
Bersifat sementara :
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan) di HL dan HP.

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Bersifat permanen :
a.  Pelepasan Kawasan Hutan (di HPK)
b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (di HP).
c.  Relokasi Fungsi Kawasan Hutan (HP menjadi  HPK dan HPK menjadi HP)

PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Ø      Perubahan  peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan        didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
Ø      Dalam  kegiatan  perubahan fungsi kawasan hutan TIDAK DIPERLUKAN persetujuan DPR. (Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 41/1999.

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)

Kegiatan sektor lain yang dapat ditempuh melalui pinjam pakai kawasan hutan :
         Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan strategis:
         Kepentingan religi;
         Pertahanan dan keamanan;
         Pertambangan,
         Ketenagalistrikan dan instalasi,
         Jaringan telekomunikasi dan instalasi air.

         Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan  kepentingan umum:
         Jalan umum dan jalan (rel) kereta api;
         Saluran air bersih dan atau air limbah;
         Pengairan; Bak penampungan air;
         Fasilitas umum;
          
Pokok Pengaturan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Ø      Hanya di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Ø    Dilarang Tambang Terbuka di Hutan Lindung
Ø    Tanpa mengubah fungsi pokok 
Ø      Izin pinjam pakai oleh Menteri
Ø      Batasan luas, jangka waktu tertentu, kelestarian lingkungan
Ø      Dasar Hukum : P.18/Menhut-II/2011 tangagal 30 Maret 2011

Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Pertanian

a. Dasar Hukum :
           PP 44 Tahun 2004 tgl 18 Oktober 2004
           SKB Menhut, Mentan, Ka-BPN No.364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tgl 25 Juli 1990,
           Peraturan Bersama Menakertrans & Menhut No. Per.23/MEN/XI/07 & P.52/Menhut-II/07 tgl 27 Nop 07
           SK Menhut No.250/Kpts-II/1996 tgl 3 Juni 1996.
           SE Menhut No. 1432/Menhut-VII/02 tgl 7 Agustus 02; No. 404/Menhut-II/03 tgl 10 Juli 2003; No. S.50/Menhut-VII/05 tgl 11 Pebruari 2005; No. S.51/Menhut-VII/2005 tgl 11 Pebruari 05.
           Permenhut No. P.53/Menhut-II/2008 tgl 15 Sept 2008.
           Permenhut No. P.33/Menhut-II/2010 jo. P.17/Menhut-II/2011 jo. P.44/Menhut-II/2011 tgl 24 Mei 2011

b. Kawasan yang dapat dilepaskan :
           Untuk : Penempatan Korban Bencana Alam, Waduk dan Bendungan, Fasilitas Pemakaman, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Keselamatan Umum, Rumah Sakit, Kantor Pemerintah, Pemukiman, Pertanian, Transmigrasi, bangunan Industri, Pelabuhan, Bandara, Stasiun, Terminal, Pasar, Pemekaran Wilayah, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Sapras Olahraga
           HPK, tidak dibebani Hak.


Prev Post Next Post Home