Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Sabtu, 25 Februari 2012

Visi dan Misi BPM (Badan Penanaman Modal) Kab. Rohil

Visi dan Misi
Visi BPM dalam periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir”.

Pernyataan visi di atas mengandung dua frase kunci, yaitu “daya saing penanaman modal” dan “percepatan pertumbuhan ekonomi”. Semangat peningkatan daya saing dan kontribusinya bagi percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan teknokratik dan visioner untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Daya saing penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Sementara percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan PDRB. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai BPM secara kelembagaan, melainkan cita-cita BPM untuk berperan lebih besar dalam pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian, fokus prioritas BPM dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal.
Salah satu ukuran daya saing penanaman modal dalam kancah internasional adalah kemudahan berusaha -ease of doing business- versi World Bank. Harus dicatat, bahwa kriteria daya saing versi World Bank terkait dengan tugas dan fungsi lintas instansi; capaian kinerja daya saing bukan sepenuhnya berada dalam lingkup tugas dan fungsi BPM saja. Meski demikian, BPM mengambil sikap proaktif untuk mengambil posisi terdepan dalam setiap program untuk meningkatkan daya saing penanaman modal dan bisnis. Setiap instansi mesti membuka diri akan pentingnya berbagai indikator daya saing yang perlu secara bersama-sama diperbaiki. 
Suatu perkembangan positif bagi BPM adalah telah dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal. Berdasarkan Perpres ini, BPM menyelenggarakan sistem PTSP di bidang penanaman modal, dan untuk itu BPM akan menerima pelimpahan wewenang tentang perizinan dan non perizinan dari instansi teknis dan Pemda terkait penanaman modal yang menjadi urusan daerah. Pelayanan perizinan menduduki peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan daya saing penanaman modal.
Kendala BPM untuk mencapai visi di atas adalah terbatasnya kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi kebijakan penanaman modal. Visi sulit diwujudkan bila rumusan kebijakan yang diajukan BPM pada akhirnya diputuskan oleh instansi lain yang boleh jadi tidak memiliki pandangan dan strategi yang sepenuhnya padu. Di samping itu, dalam tataran penyusunan peraturan pelaksanaan sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah, terbuka kemungkinan untuk menafsirkannya menurut kepentingan dan cara pandang yang berbeda-beda. Karena itu, sasaran harmonisasi kebijakan di pusat, antara pusat dengan daerah, dan antar daerah di bidang penanaman modal yang akan terus diupayakan. Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan BPM yang memungkinkan memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan di bidang penanaman modal yang bersifat lintas instansi.
Misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi. Misi dapat berisi penggambaran tujuan suatu organisasi dengan jelas dan fokus terhadap sasaran yang ingin dicapai ke depan.
Sesuai dengan visi 2012-2016, misi BKPM meliputi tiga hal berikut:
1)          Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir;
2)          Mempromosikan potensi dan peluang investasi Kabupaten Rokan Hilir;
3)          Meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal serta kerjasama di bidang penanaman modal;
4)          Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
Pernyataan Misi-1 membawa pesan peningkatan penanaman modal yang dibarengi dengan pemerataan secara sektoral dan kewilayahan, serta dengan tidak mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian. Dengan demikian, perekonomian dapat tumbuh lebih berkualitas karena multiplier effect ekonomi dapat menjalar lintas sektor dan wilayah.  Pemerataan secara sektoral berarti upaya untuk meningkatkan volume penanaman modal di sektor primer yang sejauh ini tertinggal dibanding sektor sekunder dan tersier.  Namun untuk tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi, penanaman modal di sektor sekunder dan tersier tidak boleh diabaikan.  Prioritas penanaman modal yang bersifat industri yang terintegrasi (integrated industry) menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mencapai pemerataan penanaman modal tanpa kehilangan nilai tambah ekonomi.  Dengan cara ini, daya saing industri dan produk-produknya dapat terjaga. Upaya tersebut dapat dicapai dengan mengusahakan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam konteks ini pula, pengembangan penanaman modal di KEK menjadi bagian penting dari agenda BPM dalam lima tahun ke depan.
Pernyataan Misi-2 mendorong dilakukannya kajian terhadap potensi dan peluang investasi yang ada dikabupaten Rokan Hilir. Kajian tersebut harus memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan data yang terus diperbaharui. Peran BPM dalam menyediakan data dan informasi sangatlah penting, karena lembaga ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan promosi baik didalam maupun diluar negeri. Promosi investasi perlu dilakukan lebih fokus dan terarah agar tepatnya sasaran/ target yang dituju. Dengan adanya promosi potensi dan peluang investasi ini diharapkan dapat menarik penanam modal, sehingga daya saing penanaman modal meningkat.
Pernyataan Misi-3 Peran koordinasi yang dijalankan BPM sangat penting. Koordinasi dilaksanakan baik secara horizontal antar instansi yang terkait dilingkungan Pemda maupun secara vertikal bersama BPKM dan instansi vertikal lainnya ditingkat pusat. Keselarasan antar instansi akan berimplikasi pada membaiknya daya saing penanam modal. Daya saing penanaman modal salah satunya ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Agar harmonisasi kebijakan itu dapat diwujudkan perlu adanya kerjasama antar instansi terkait baik di daerah maupun ditingkat pusat.
Kerjasama yang dilakukan tidak hanya dalam hal menyusun kebijakan yang harmonis dilingkungan pemerintah. Namun juga kerjasama regional/antar daerah dan kerjasama bilateral/ luar negeri. Salah satu bentuk kerjasama bilateral adalah kerjasama segitiga emas (Golden Triangle) IMS-GT dan IMT-GT. Ini merupakan peluang besar bagi daerah khususnya Kabupaten Rokan Hilir yang berada dalam wilayah Propinsi Riau.
Pernyataan Misi-4 mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya terkait dengan penyusunan norma, standar dan prosedur; kualitas dan kompetensi aparatur, serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.  Sistem pelayanan yang akan dikembangkan utamanya berpijak pada sistem PTSP di bidang penanaman modal sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2009 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.  BPM akan memanfaatkan fasilitasi penyelenggaraan sistem PTSP di bidang penanaman modal yang terus dikembangkan oleh BKPM pusat.
Sistem pelayanan mencakup perizinan dan nonperizinan serta pemberian fasilitas insentif penanaman modal.  Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal. Sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan, menjadi pertimbangan pokok calon penanam modal. Adanya fasilitas-insentif penanaman modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat pemodal baik dari dalam dan luar negeri.


Prev Post Next Post Home