Beranda | Buku Tamu | Hubungi Kami

Sabtu, 25 Februari 2012

PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN ROKAN HILIR



SEKTOR
KOMODITAS
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Hijau, Kacang Panjang, Cabe, Mangga, Pisang Durian, Jeruk Siam, Rambutan

Sektor Perkebunan
Kelapa  Sawit, Kelapa Hibrida, Karet, Cengkeh, Kopi, Cokelat

Sektor Perternakan
Ayam Kampung, Ayam Petelur, Sapi Potong, Kambing, Babi, Burung Walet

Sektor Perikanan
Perikanan Air Tawar, Perikanan Air Payau/Tambak, Perikanan Air Laut, Kerambah, Jaring Apung, Tambak/Kolam, Pembenihan Ikan

Sektor Kehutanan
Jati Emas, Sengon, Mahoni, Damar, Pinus

Sektor Industri dan Perdagangan


Huler/Isep, Pembuatan Tepung Tapioka, Pembuatan Tepung Beras, Pembuatan Kerupuk Ikan, Pembuatan Saos Cabe, Pembuatan Kecap, Pembuatan Mie, Pembuatan Kue, Pembuatan Cuka, Pembuatan Kopi Bubuk, Pengalengan Udang, Pembuatan Ikan Asin, Pembuatan Terasi, Pabrik Es Batu, Pembuatan kayu Arang, Pengolahan Minyak Sawit (CPO), Pengolahan karet, Pembuatan Kapal Kayu

Sektor Transportasi dan Telekomunikasi
Kapal Ferry, Angkutan kota, Angkutan Pedesaan, Mobil Penumpang Umum, Warung Telekomunikasi, Warung Internet, Radio FM

Sektor Pariwisata
Pengembangan kawasan Wisata Pulau Jemur, Danau Laut Napangga, Pulau Tilan, Danau gatal, Pulau Pedamaran



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANAMAN MODAL


1. Program 
    Program kerja utama dari Badan Penanaman Modal adalah sebagai  berikut :
1.  Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan di bidang pelayanan investasi serta penyelenggaraan promosi investasi, yang dilaksanakan melalui program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
2.  Meningkatkan kajian kebijakan dibidang penanaman modal serta koordinasi dan kerjasama dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
3.    Mengembangkan potensi dan peluang investasi serta peningkatan sarana dan prasarana daerah melalui program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.

             2.  Kegiatan
Semua kegiatan yang akan dilaksanakan harus memiliki landasan program kerja yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Adapun kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
-      Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
-      Pengembangan potensi unggulan daerah
-      Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
-      Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
-      Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
-    Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
-      Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
-      Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
-      Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
-      Penyelenggaraan pameran investasi
-      Monitoring, evaluasi dan pelaporan

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
-      Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
-      Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi
-      Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal
-      Penyusunan system informasi penanaman modal di daerah
-      Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
-      Kajian kebijakan penanaman modal
-      Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
-      Monitoring, evaluasi dan pelaporan

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH
-      Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
-    Penyediaan jasa surat menyurat                        
-    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-    Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-    Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
-    Penyediaan jasa administrasi keuangan
-    Penyediaan jasa kebersihan kantor
-    Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-    Penyediaan alat tulis kantor
-    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-    Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
-    Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-    Penyediaan peralatan rumah tangga
-    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-    Penyediaan makanan dan minuman
-    Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-    Penyediaan jasa tenaga honorer

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
-      Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
-      Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-      Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas
-      Pengadaan peralatan gedung kantor
-      Pengadaan mebeleur
-      Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
-      Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
-      Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
-      Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
-      Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
-      Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas
-      Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
-      Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas
-      Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
-      Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
-      Rehabilitasi sedang/ berat mobil jabatan
-      Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
-      Pengadaan mesin/ kartu absensi
-      Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-      Pengadaan pakaian kerja lapangan
-      Pengadaan pakaian KORPRI
-      Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
-      Pendidikan dan pelatihan formal
-      Sosialisasi peraturan perundang-undangan
-      Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
-      Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-      Penyusunan pelaporan keuangan semester
-      Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
-      Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Visi dan Misi BPM (Badan Penanaman Modal) Kab. Rohil

Visi dan Misi
Visi BPM dalam periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir”.

Pernyataan visi di atas mengandung dua frase kunci, yaitu “daya saing penanaman modal” dan “percepatan pertumbuhan ekonomi”. Semangat peningkatan daya saing dan kontribusinya bagi percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan teknokratik dan visioner untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Daya saing penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Sementara percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan PDRB. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai BPM secara kelembagaan, melainkan cita-cita BPM untuk berperan lebih besar dalam pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian, fokus prioritas BPM dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal.
Salah satu ukuran daya saing penanaman modal dalam kancah internasional adalah kemudahan berusaha -ease of doing business- versi World Bank. Harus dicatat, bahwa kriteria daya saing versi World Bank terkait dengan tugas dan fungsi lintas instansi; capaian kinerja daya saing bukan sepenuhnya berada dalam lingkup tugas dan fungsi BPM saja. Meski demikian, BPM mengambil sikap proaktif untuk mengambil posisi terdepan dalam setiap program untuk meningkatkan daya saing penanaman modal dan bisnis. Setiap instansi mesti membuka diri akan pentingnya berbagai indikator daya saing yang perlu secara bersama-sama diperbaiki. 
Suatu perkembangan positif bagi BPM adalah telah dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal. Berdasarkan Perpres ini, BPM menyelenggarakan sistem PTSP di bidang penanaman modal, dan untuk itu BPM akan menerima pelimpahan wewenang tentang perizinan dan non perizinan dari instansi teknis dan Pemda terkait penanaman modal yang menjadi urusan daerah. Pelayanan perizinan menduduki peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan daya saing penanaman modal.
Kendala BPM untuk mencapai visi di atas adalah terbatasnya kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi kebijakan penanaman modal. Visi sulit diwujudkan bila rumusan kebijakan yang diajukan BPM pada akhirnya diputuskan oleh instansi lain yang boleh jadi tidak memiliki pandangan dan strategi yang sepenuhnya padu. Di samping itu, dalam tataran penyusunan peraturan pelaksanaan sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah, terbuka kemungkinan untuk menafsirkannya menurut kepentingan dan cara pandang yang berbeda-beda. Karena itu, sasaran harmonisasi kebijakan di pusat, antara pusat dengan daerah, dan antar daerah di bidang penanaman modal yang akan terus diupayakan. Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan BPM yang memungkinkan memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan di bidang penanaman modal yang bersifat lintas instansi.
Misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi. Misi dapat berisi penggambaran tujuan suatu organisasi dengan jelas dan fokus terhadap sasaran yang ingin dicapai ke depan.
Sesuai dengan visi 2012-2016, misi BKPM meliputi tiga hal berikut:
1)          Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir;
2)          Mempromosikan potensi dan peluang investasi Kabupaten Rokan Hilir;
3)          Meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal serta kerjasama di bidang penanaman modal;
4)          Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
Pernyataan Misi-1 membawa pesan peningkatan penanaman modal yang dibarengi dengan pemerataan secara sektoral dan kewilayahan, serta dengan tidak mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian. Dengan demikian, perekonomian dapat tumbuh lebih berkualitas karena multiplier effect ekonomi dapat menjalar lintas sektor dan wilayah.  Pemerataan secara sektoral berarti upaya untuk meningkatkan volume penanaman modal di sektor primer yang sejauh ini tertinggal dibanding sektor sekunder dan tersier.  Namun untuk tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi, penanaman modal di sektor sekunder dan tersier tidak boleh diabaikan.  Prioritas penanaman modal yang bersifat industri yang terintegrasi (integrated industry) menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mencapai pemerataan penanaman modal tanpa kehilangan nilai tambah ekonomi.  Dengan cara ini, daya saing industri dan produk-produknya dapat terjaga. Upaya tersebut dapat dicapai dengan mengusahakan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam konteks ini pula, pengembangan penanaman modal di KEK menjadi bagian penting dari agenda BPM dalam lima tahun ke depan.
Pernyataan Misi-2 mendorong dilakukannya kajian terhadap potensi dan peluang investasi yang ada dikabupaten Rokan Hilir. Kajian tersebut harus memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan data yang terus diperbaharui. Peran BPM dalam menyediakan data dan informasi sangatlah penting, karena lembaga ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan promosi baik didalam maupun diluar negeri. Promosi investasi perlu dilakukan lebih fokus dan terarah agar tepatnya sasaran/ target yang dituju. Dengan adanya promosi potensi dan peluang investasi ini diharapkan dapat menarik penanam modal, sehingga daya saing penanaman modal meningkat.
Pernyataan Misi-3 Peran koordinasi yang dijalankan BPM sangat penting. Koordinasi dilaksanakan baik secara horizontal antar instansi yang terkait dilingkungan Pemda maupun secara vertikal bersama BPKM dan instansi vertikal lainnya ditingkat pusat. Keselarasan antar instansi akan berimplikasi pada membaiknya daya saing penanam modal. Daya saing penanaman modal salah satunya ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Agar harmonisasi kebijakan itu dapat diwujudkan perlu adanya kerjasama antar instansi terkait baik di daerah maupun ditingkat pusat.
Kerjasama yang dilakukan tidak hanya dalam hal menyusun kebijakan yang harmonis dilingkungan pemerintah. Namun juga kerjasama regional/antar daerah dan kerjasama bilateral/ luar negeri. Salah satu bentuk kerjasama bilateral adalah kerjasama segitiga emas (Golden Triangle) IMS-GT dan IMT-GT. Ini merupakan peluang besar bagi daerah khususnya Kabupaten Rokan Hilir yang berada dalam wilayah Propinsi Riau.
Pernyataan Misi-4 mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya terkait dengan penyusunan norma, standar dan prosedur; kualitas dan kompetensi aparatur, serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.  Sistem pelayanan yang akan dikembangkan utamanya berpijak pada sistem PTSP di bidang penanaman modal sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2009 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.  BPM akan memanfaatkan fasilitasi penyelenggaraan sistem PTSP di bidang penanaman modal yang terus dikembangkan oleh BKPM pusat.
Sistem pelayanan mencakup perizinan dan nonperizinan serta pemberian fasilitas insentif penanaman modal.  Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal. Sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan, menjadi pertimbangan pokok calon penanam modal. Adanya fasilitas-insentif penanaman modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat pemodal baik dari dalam dan luar negeri.


Jumat, 24 Februari 2012

Data Perikanan

SELAYANG PANDANG PERIKANAN TANGKAP
KABUPATEN ROKAN HILIR

                               Kabupaten Rokan Hilir terbentuk setelah pemekaran Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 Km2 atau 888.159 Ha, terletak pada koordinat             10 14’ - 20  45’ Lintang Utara dan 1000 17’ hingga 101021’ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir :
-                      Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
-                      Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Bengkalis
-                      Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara
-                      Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.
     
      Wilayah Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh perairan laut, dimana sebagian besar dari perairan tersebut merupakan bagian teritorial Selat Malaka. Berdasarkan letak geografis dan kondisi perairan, Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang potensial penghasil ikan. Dimana terdapat 4 (empat) Kecamatan yang merupakan daerah pesisir yang potensial dalam perikanan tangkap yaitu Kecamatan Bangko, Sinaboi, Kubu dan Pasir Limau Kapas.  Sedangkan untuk pengembangan perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) terdapat   10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Bangko, Batu Hampar, Kubu, Rimba Melintang, Sinaboi, Rantau Kopar, Tanah Putih, Pujud, Bangko Pusako dan Tanah Putih Tanjung Melawan.
2.            ALAT TANGKAP
                                Alat tangkap ikan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir jika dilihat dari cara beroperasinya alat tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu alat tangkap statis dan alat tangkap dinamis. Alat Tangkap statis adalah alat tangkap yang sifatnya tetap atau tidak berpindah-pindah dalam rentang waktu yang lama, alat tangkap jenis ini yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah bubu tiang. Alat tangkap dinamis memiliki sifat yang berlawan dengan alat tangkap statis, bila alat tangkap statis sifatnya tetap atau tidak berpindah-pindah maka alat tangkap dinamis sifatnya bergerak atau berpindah-pindah. Jenis dan jumlah alat tangkap ikan yang ada dapat dilihat pada Tabel dibawah ini .
No.
Alat Tangkap
Keadaan Alat Tangkap
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Alat Tangkap Ketam
Belat
Bubu Apung
Bubu Tiang
Cantrang
Cici
Jaring
Lukah
Pengumpul Kerang
Pukat
Rawai
Sondong
Songko
Trammel Net
Tuamang
17
52
140
549
159
4
1036
230
58
56
210
65
61
59
460
17
52
140
549
139
4
1036
230
58
56
210
65
61
59
460
17
52
145
549
120/95
4
1036
230
60
56
210
65
61
59
460

Jumlah
3.156
3.156
3.124



                                Untuk jenis dan jumlah alat tangkap ikan yang digunakan nelayan di perairan umum daratan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
No.
Alat Tangkap
Keadaan Alat Tangkap
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jaring
Pengilar
Jala Tebar
Tangguk
Rawai
Pancing
Bubu
177
252
58
7
147
116
114
257
252
58
7
147
116
114
257
252
58
7
147
116
114

Jumlah
871
951
951

3.            PRODUKSI
                                Produksi Perikanan Kabupaten Rokan Hilir sampai akhir  Tahun 2010 berjumlah 59.214 Ton. Dimana produksi perikanan dari kegiatan penangkapan ikan di laut berjumlah 56.940 ton masih memberikan kontribusi yang terbesar terhadap produksi perikanan Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan untuk produksi perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) berjumlah 2.274 ton. Untuk produksi perikanan tangkap Kabupaten Rokan Hilir agar lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
                Tabel     :     Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2010 (Ton)    
No.
Kecamatan
Tahun
2008
2009
2010
1.
2.
3.
4.
Bangko
Kubu
Pasir Limau Kapas
Sinaboi
9.357
23.548
15.696
6.640
9.964
23.850
15.668
7.235
10.015
23.912
15.730
7.283

Jumlah
55.241
56.717
56.940


55.137 ton

                                Adapun jumlah produksi perikanan tangkap menurut jenis ikan hasil penangkapan per Kecamatan untuk Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini
A.                  Kecamatan Bangko
No.
Jenis Ikan
Jumlah (Ton)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Rucah
Cencaru
Senangin
Gulama
Tenggiri
Duri
Pari
Malung
Bawal
Hiu
Sembilang
Kakap
Selar
Sebelah
Mayung
Bulu Ayam
Senohong
Lomek
Biang-Biang
Belanak
Kelampaian
Talang/Pandan
Udang Putih
Udang Merah
2919,8
1768,6
1.563
800
536
442
367
359
280,7
195,7
176,5
152
106,2
71,2
53,6
52,3
40
33,9
20,1
9
3
0,8
7,6
57

Jumlah
10,015
               
B.                  Kecamatan Kubu
No.
Jenis Ikan
Jumlah (Ton)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Rucah
Gulama
Duri
Sembilang
Lomek
Popy
Senangin
Kelampaian
Parang-Parang
Belanak
Biang-Biang
Sebelah
Udang Merah
13.851
5.655
2.557
803
500
242
120
8,3
5,8
0,9
0,8
0,2
168

Jumlah
23.912

C.                  Kecamatan Sinaboi
No.
Jenis Ikan
Jumlah (Ton)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Rucah
Bulu Ayam
Gulama
Senangin
Lomek
Duri
Bawal
Sebelah
Cencaru
Biang-Biang
Parang-Parang
Tenggiri
Malung
Belanak
Sembilang
Selar
Mayung
Hiu
Pari
Talang/Pandan
Udang Putih
Udang Merah
Udang Swallow
Udang Kelong
1267,4
1,040
853
717,3
711,2
649,8
472,2
370
267,4
184,9
120
110
108,8
80
69,7
59,8
30,5
13,1
3,3
1
19,2
99
33,6
1,8

Jumlah
7.283


Prev Post Next Post Home